Sosialisasi Tol Jogja-Bawen Dimulai Maret

Harianjogja.com, JOGJA - Proses sosialisasi rencana pembangunan jalan tol untuk trase Jogja-Solo pekan ini ditarget selesai. Mulai Maret pekan depan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mengagendakan pelaksanaan sosialiasi untuk Jogja-Bawen.

Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno mengatakan pihaknya akan melaksanakan sosialisasi tol untuk trase Jogja-Bawen pada Maret mendatang. Diawali dengan lokasi terdekat, Tirtoadi. "Sudah kami agendakan pelaksanaan sosialisasi untuk trase Jogja-Bawen pada awal Maret mendatang. Kami gelar sosialisasi ini secara bertahap per desa sebagaimana dilakukan untuk tol Jogja-Solo," katanya, Rabu (26/2/2020).

Untuk tol Jogja-Bawen, lanjut Krido, jalur tol melewati tiga kecamatan dan enam desa. Meliputi Kecamatan Tempel Desa Banyurejo (130 bidang, 92.832 meter persegi), Tambakrejo (88 bidang, 54.934 meter persegi) dan Sumberejo (11 bidang, 8.448 meter persegi).

Di Kecamatan Seyegan Desa Margokaton (177 bidang, 102.493 meter persegi), Margodadi (76 bidang, 56.539 meter persegi) Margomulyo (106 bidang, 26.673 meter persegi) serta Kecamatan Mlati Desa Tirtoadi (227 bidang, 128.852 meter persegi). Total jumlah bidang yang dilewati sebanyak 865 bidang atau seluas 476.762 meter persegi sepanjang 10,9 km.

"Untuk trase jalan tol Jogja-Bawen semuanya elevated di atas selokan Mataram. Di Tirtoadi dibangun junction pertemuan trase Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-YIA-Cilacap," katanya.

Krido menyebut proses sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk ruas jalan tol Jogja-Solo ditarget selesai pekan ini. Setelah Desa Caturtunggal yang digelar Rabu (26/2/2020) malam, Desa Trihanggo Gamping menjadi desa terakhir untuk sosialisasi. "Mulai pekan ini, selain menyelesaikan proses sosialisasi kami juga menggelar kegiatan konsultasi publik," katanya.

Kegiatan konsultasi publik digelar sejak Senin (24/2/2020) lalu di Bokoharjo, Prambanan. Dia mengklaim proses konsultasi publik berjalan lancar karena seluruh warga pemilik bidang menyetujui lahannya untuk dijadikan jalan tol. "Warga pemilik bidang sudah menyetujui. Saya dapat laporan langsung dari pak Kades. Kegiatan konsultasi publik ini akan menjadi dasar untuk penerbitan IPL [izin pemanfaatan lingkungan]," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Bokoharjo Dody Heriyanto mengatakan jika kegiatan konsultasi publik sudah digelar pada Senin lalu. Ada perubahan data bidang tanah yang terdampak proyek pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Hanya saja, jumlah total bidang terdampak masih akan dihitung ulang.

Data awal Dispertaru DIY tercatat, kebutuhan lahan jalan tol di wilayah Bokoharjo sebanyak 165 bidang dengan luas 80.352 meter persegi. Di desa ini terdapat sebanyak 93 rumah warga yang terkena proyek tol. "Ada perubahan jumlah bidang dan luasan lahan dari data awal. Angkanya masih kami hitung ulang, sebab ada penambahan bidang dan ada juga pengurangan bidang setelah kami melakukan validasi data tanah," katanya.

Meski begitu, katanya, sampai saat ini tidak ada warga yang keberatan ataupun penolakan dengan rencana pembangunan jalan tol di Bokoharjo. Pihaknya masih menunggu koordinasi kegiatan tahapan selanjutnya baik dengan pihak Satker maupun Dispertaru. "Saya sudah cek masing-masing Satgas di lapangan. Tidak ada penolakan dari warga, artinya mereka menyetujui lahannya akan dijadikan jalan tol," kata Dody.

Adapun Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo Galih Alfandi menjelaskan proses konsultasi publik baru digelar di Desa Bokoharjo dan Selomartani. "Konsultasi publik untuk Tirtomartani kami gelar 2 dan 3 maret nanti. Akan dilakukan secara bertahap," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.