Kantor-Kantor di DIY Didorong Lebih Responsif Gender

Harianjogja.com, JOGJA-- Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY didorong agar lebih responsif terhadap gender. Saat ini DIY telah mendapatkan penilaian kategori mentor karena adanya sejumlah inovasi yang dilakukan OPD terkait pengarusutamaan gender.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Arida Oetami menjelaskan DIY sudah di posisi mentor atau tataran tertinggi pada penilaian selama dua tahun sekali yaitu pada 2016 dan 2018 dalam pengarusutamaan gender. Pada penilaian 2020 ini diharapkan tetap bisa mempertahankan posisi itu secara nasional.

Sehingga akan diupayakan agar terus mampu menjadi mentor provinsi lain di Indonesia terkait isu ini. Saat ini DIY sudah mementori sebanyak tujuh provinsi terkait ketahanan keluarga. Oleh karena itu dalam rapat koordinasi pada Kamis (27/2/2020) yang dihadiri para OPD, mendorong kepada semua OPD agar tetap mengarusutamakan gender di setiap programnya.

"Ini sudah ada kriterianya ada tujuh prasyarat pengarusutamaan gender, setiap OPD harus memenuhi kriteria tersebut," katanya di sela-sela Rakor Pengarusutamaan Gender di Kepatihan, Kamis (27/2/2020).

Ia menambahkan sudah hampir 100% OPD DIY yang mengedepankan pengarusutamaan gender. Tetapi saat ini ada sejumlah OPD di lingkungan yang sudah mulai melakukan inovasi dalam pengarusutamaan gender. Antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM dan DP3AP2 DIY.
Pihaknya berharap tidak hanya lima OPD saja yang melakukan inovasi, tetapi juga seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY.

"Contoh syarat fisik, di kantor ada ruang laktasi, sesuai standar, enggak seperti sekarang misalnya ibu-ibu tidak memerah ASI harus lari cari tempat, harusnya sudah disediakan. Kemudian adanya fasilitas ram bagi penyandang disabilitas," katanya.

Ada lima kelompok yang menjadi sasaran dalam pengarusutamaan gender antara lain, anak, perempuan, difabel, lansia dan warga miskin. Sehingga sejumlah fasilitas bagi difabel, lansia, anak dan perempuan sebaiknya memang harus terpenuhi di setiap kantor OPD.

Ia menyadari untuk menjadikan kantor yang mengarusutamakan gender memang tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus secara bertahap. Oleh karena itu dalam penganggaran APBD setiap OPD harus mengacu pada responsif gender. Pihaknya siap mendampingi OPD agar membuat penganggaran yang responsif gender. Kemudian inspektorat akan melihat ada atau tidaknya penggunaan anggaran berbasis gender.

Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2 DIY Nelly Tristiana menegaskan meski harus responsif gender namun bukan berarti harus menambah anggaran. Caranya dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengurangi kesenjangan. "Misalnya yang harus diselesaikan untuk urusan perempuan berarti mendorong untuk perempuan. Jadi mengarusutamakan kesenjangan gender dengan anggaran yang ada," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.