Pemda DIY Pangkas 1.600 Kegiatan Selama 5 Tahun, Demi Apa?

Harianjogja.com, JOGJA-- Pemda DIY memangkas sebanyak 1.600 kegiatan dan ratusan program selama lima tahun terakhir. Sebanyak 300 kegiatan dicoret setiap tahun agar lebih fokus pemberian layanan kepada masyarakat.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan pada 2019, jumlah program yang dijalankan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) DIY hanya 915 kegiatan pada 329 program. Pengurangan itu bukan berarti anggaran juga berkurang, tetapi perencanaan anggaran yang dicoret lebih diarahkan pada prioritas program yang paling dibutuhkan sehingga hasilnya lebih maksimal.

Sejumlah anggaran diseleksi dengan cermat oleh Bappeda dengan mengacu pada RPJMD dan RPKAD. Rasionalisasi itu berorientasi pada semangat money follow program dan program follow result.

"Kami di Bappeda mencermati setiap kegiatan, ini [perencanaan yang diajukan] mengarah ke RPJMD, RPKPD tidak kemudian kita berikan prioritas sasaran, kalau tidak [mengarah ke RPJMD) ya pasti cut [dicoret dari perencanaan anggaran]," katanya di Kepatihan, Jumat (21/2/2020).

Pencoretan dengan jumlah banyak itu perlu dilakukan agar semua program sejalan dengan RPJMD, karena jika tidak maka capaian menjadi tidak maksimal dan tidak fokus pada prioritas. Meski sudah mengedepankan prioritas, tetapi masih ada sejumlah sasaran program yang tidak tercapai atau dengan nilai di angka 80.

"Sebenarnya ada program hampir merata di setiap OPD yang belum tercapai misalnya pengarusutamaan gender. Kemudian program yang mengarah ke RPJMD tentang IPM juga [perlu didorong], IPM kita [DIY] walau pun tinggi tetapi belum mewujudkan RPJMD itu kan berarti tidak tercapai," katanya.

Selain itu Pemda DIY telah melakukan penataan kelembagaan dengan mengefisienkan 79 struktur kelembagaan daerah. Kemudian menerapkan belanja berbasis program dan memberikan apresiasu terhadap efisiensi bukan pada serapan anggaran. Sesuai arahan Gubernur DIY, kata dia, Kepala OPD bekerja tidak hanya business as usual tetapi melakukan inovasi serta memastikan capaian outcome.

"Kalau business as usual, pengentasan kemiskinan, sekarang 11,33 atau 11,31 di 2019, kalau [program] sama dilakukan OPD maka [target penurunan angka kemiskinan] yang 7 persen itu tidak akan tercapai. Ini harus ada terobosan salah satunya keberadaan YIA termasuk pemanfaatan ekspor impor lewat YIA," ujarnya.

Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Pemda DIY Imam Pratanadi menambahkan melalui berbagai terobosan, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejal 2014 mendapatkan nilai A, kemudian puncaknya pada penilaian 2018 mendapatkan nilai AA atau setara angka 90,28. "Ini tertinggi pertama kali secara nasional, selama empat tahun Pemda DIY mempertahan nilai SAKIP A kemudian 2018 memperoleh AA," katanya.

Adapun penilaian SAKIP 2019 akan diberikan langsung oleh Kemenpan RB pada Senin (24/2/2020) di Hotel Tentrem, Kota Jogja, bersama sejumlah provinsi lain di wilayah III Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News