Sosialisasi Pencegahan Corona Tak Bisa Dilakukan secara Frontal

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto, mendesak Pemkab terus menyosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19 secara luas. Meski demikian, upaya sosialisasi tidak bisa dilakukan secara frontal karena bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Menurut dia, Pemkab memiliki upaya pencegahan melalui Surat Edaran Bupati yang diterbitkan beberapa hari lalu. Meski demikian upaya tersebut masih sebatas di lingkungan pemerintahan dan belum sampai ke masyarakat secara keseluruhan. “Imbauannya sudah ada tetapi masih internal. Sedangkan masyarakat juga butuh agar penularan bisa dicegah,” kat Ari kepada Harian Jogja, Jumat (20/3/2020).

Upaya pencegahan tidak jauh beda seperti yang ada di edaran dari Bupati. Selain menerapkan pola hidup bersih sehat serta membiasakan cuci tangan dengan sabun, juga dilakukan pengurangan aktivitas tatap muka dengan melibatkan peserta yang lebih dari 40 orang.

Hal inilah yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Pasalnya, meski belum ada kasus, potensi penyebaran tetap tinggi karena budaya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, setiap bulan di tingkat RT ada pertemuan yang melibatkan warga. Selain itu ada juga kegiatan hajatan yang mendatangkan warga dalam jumlah banyak.

“Sebenarnya hal-hal ini rawan terjadi penyebaran, tetapi tidak serta merta langsung dilarang. Harus dilakukan secara bertahap agar tidak merasa ada perubahan yang mendadak,” katanya.

Menurut dia, upaya sosialiasi bisa dilakukan dengan cara memberikan contoh kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan membatalkan kegiatan pemerintah yang mendatangkan banyak orang seperti lomba desa. “Mengubah kebiasaan di masyarakat itu susah, sehingga harus dilakukan secara bertahap dan diberi contoh agar masyarakat bisa menyadarinya,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan Pemkab berkomitmen untuk mencegah penyebaran Covid-19. Setelah membuat edaran berkaitan dengan pencegahan di lingkup pemerintahan, Pemkab membentuk gugus tugas penanggulangan.

Menurut dia, gugus tugas ini bertanggung jawab menyosialisasikan ke masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan. “Gugus tugas tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi menyasar ke desa-desa. Untuk saat ini masih dalam proses dan mudah-mudahan bisa segera terbentuk,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.