Pemkab Sleman: Satu KK hanya Boleh Terima Satu Jenis Bantuan

Harianjogja.com, SLEMAN—Data penerima bantuan selama pandemic Covid-19 di Sleman terus disinkronisasi. Sinkronisasi data dilakukan lantaran satu penerima hanya dibolehkan menerima satu jenis bantuan dari pemerintah. Proses sinkronisasi data ditargetkan rampung pada Jumat (1/5/2020).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono mengatakan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 terdiri dari beragam jenis. Bantuan yang sifatnya rutin diberikan pemerintah pusat melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan (BSP) dulu disebut bantuan sosial nontunai (BPNT) sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, Pusat juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa dan juga bantuan program Kartu Prakerja. "Penerima bantuan yang rutin, PKH/BPNT Itu ada sekitar 58.700 sekian KK. Ada rencana penambahan BSP bagi 26.448 KK. Untuk BLT, Kabupaten Sleman diberi jatah 30.778 KK," jelas Eko, Senin (27/4/2020).

Untuk Kartu Prakerja, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman sampai saat ini belum menerima data berapa jumlah orang yang bisa menerima program tersebut setelah pendaftaran kemarin. Adapun program Jadup Pemda DIY berdasarkan DTKS di luar penerima program PKH dan BSP, katanya, Pemkab Sleman, mendapat jatah pembagian 14.508 KK.

Bantuan tersebut tidak termasuk penerima PKH, BSD, BLT dan Pekerja. Pemkab Sleman memberikan dana bantuan, kata Eko, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. "Anggarannya sebagian kami ambil dari anggaran Jaring Pengaman Sosial [JPS] sebesar sekitar Rp7,5 miliar," katanya.

Hingga kini, kata dia, Dinsos terus melakukan screening data penerima bantuan BLT. Data tersebut berasal dari desa-desa di wilayah Sleman. Jumat pekan lalu, masing-masing desa diminta untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan. Dinsos juga masih menunggu data penerima program Prakerja dari Disnaker.

"Kami terus lakukan screening jangan sampai terjadi dobel penerima bantuan, karena satu KK hanya boleh menerima satu jenis bantuan," katanya.

Dijelaskan Eko, Pemkab menargetkan Jumat pekan ini laporan pendataan semua desa dan verifikasi kecamatan sudah selesai. Data-data penerima yang disampaikan desa dilakukan secara berjenjang. Mulai dari RT/RW ke desa, desa ke kabupaten hingga ke Pusat.

Agar data-data penerima by name by address sesuai fakta, katanya, maka data yang disampaikan RT/RW disertakan dengan surat pernyataan jika data penerima Jadup yang disampaikan sesuai fakta.

Data tersebut kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Desa baru bisa memberikan BLT Dana Desa apabila data terverifikasi ditandatangani oleh bupati. "Jika data sudah beres, bantuan bisa dicairkan. Agak rumit, tapi aturan dari pusat harus tahap verifikasi seperti itu," katanya.

Kepala Disnaker Sleman Sutiasih mengatakan di Sleman dampak Covid-19 menyebabkan ribuan pekerja terkena PHK dan dirumahkan. Berdasarkan data Disnaker, total pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 8.505 orang dari 252 perusahaan. "Rinciannya di PHK 1.341orang dan dirumahkan 7.164 orang," katanya.

Disnaker lanjut Asih, sudah mengarahkan agar para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan untuk mendaftar online Program Kartu Pra Kerja. Pendaftarannya melalui online mandiri dari rumah hingga November mendatang. "Yang lolos akan diumumkan setiap Minggu (per gelombang). Data sedang dipilah untuk kami usulkan ke Pemda DIY dan Dinsos Sleman, untuk selanjutnya menunggu kebijakan dari Pemda," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.