35 Anak di Gunungkidul Lolos Sekolah Rakyat 2026, Data Final Tunggu SK
Sebanyak 35 anak Gunungkidul lolos Sekolah Rakyat 2026. Namun data final masih menunggu SK Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Salat Id di Alun-Alun Wonosari, Gunungkidul, Rabu (5/6/2019).- Harian Jogja
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gunungkidul berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona saat perayaan Idulfitri. Selain mengimbau masyarakat untuk menjalankan Salat Idulfitri di rumah, Kemenag juga menginstruksikan pegawainya tidak menjadi imam dan khatib.
Kepala Kemenag Gunungkidul, Arif Gunadi, mengatakan perang melawan Corona belum berakhir. Menurut dia, menjelang Lebaran di lokasi perbelanjaan mulai rmai dikunjungi warga. Hal ini sangat disayangkan karena warga tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Jelas mencederai upaya melawan Corona, apalagi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas kami sudah berjihad untuk menutup ibadah di masjid,” kata Arif kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).
Untuk memaksimalkan imbauan salat di rumah, para pegawai Kemenag juga diinstruksikan tidak menjadi khatib dan imam saat Salat Id. “Kalau di rumah bersama keluarga inti masih boleh, tetapi kalau di lapangan atau masjid tidak diperbolehkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 35 anak Gunungkidul lolos Sekolah Rakyat 2026. Namun data final masih menunggu SK Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 3 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru di sini.
KPK periksa istri dan anak eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, telusuri aset dugaan gratifikasi Rp17 miliar.
Jadwal KRL Jogja–Solo Jumat 3 Juli 2026 lengkap dari pagi hingga malam. Tarif Rp8.000, cek waktu keberangkatan di sini.
Harga bahan pokok di Sleman turun selama Juni 2026, diduga akibat liburnya program MBG saat libur sekolah.
B50 resmi berlaku, tekan impor BBM namun berisiko picu krisis minyak goreng dan beban subsidi akibat harga CPO.