Pemkab Gunungkidul Minta Dana Inpres Rp84 Miliar untuk Dua Ruas Jalan
DPUPRKP Gunungkidul mengajukan bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp84 miliar ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan 2 ruas jalan yang dimiliki.
Kekeringan - Ilustrasi StockCake
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November 2026 membuat DPRD Gunungkidul meminta pemerintah kabupaten memperkuat mitigasi di sektor pertanian. Langkah tersebut dinilai penting agar produksi pertanian tetap berjalan dan pasokan pangan di masyarakat tidak terganggu.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan ancaman kemarau panjang perlu diwaspadai karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih. Kondisi minim pasokan air juga berpotensi memengaruhi produktivitas lahan pertanian.
“Tetap harus diwaspadai. Jangan sampai pasokan pangan terganggu karena kemarau diprediksi berlangsung hingga November mendatang,” kata Endang, Senin (18/8/2026).
Menurut Endang, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar lahan pertanian tetap produktif meski ketersediaan air terbatas. Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan selama periode kemarau panjang.
“Pemkab harus bisa memperkuat ketahanan pangan agar stok di masyarakat tercukupi,” ungkapnya.
Pompa dan Sumur Bor untuk Pertanian
Endang menyebut pemerintah dapat membantu petani dengan menyediakan peralatan pendukung, termasuk mesin pompa. Pembuatan sumur bor juga dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kegiatan produksi pertanian tetap berlangsung dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
Selain dukungan terhadap produksi, ketahanan pangan juga perlu diperkuat melalui pemenuhan Cadangan pangan daerah. Distribusi pangan secara lebih merata melalui gerakan pangan murah juga dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah ancaman kemarau.
Endang mengatakan program tersebut dapat dilaksanakan dengan menggandeng Bulog yang selama ini menangani persoalan pangan.
“Yang tak kalah penting adalah memberikan pendampingan dan penguatan tentang penyuluhan pertanian di masyarakat. tujuannya, agar lahan yang dimiliki bisa tetap produktif,” katanya.
Krisis Air Bersih Juga Perlu Diantisipasi
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, turut mengingatkan pemerintah agar dampak kemarau panjang diantisipasi secara menyeluruh. Menurut dia, langkah mitigasi diperlukan supaya kondisi kekeringan tidak berkembang menjadi krisis di masyarakat.
Untuk kebutuhan air bersih, Heri menilai bantuan harus diberikan kepada kelompok sasaran secara efisien dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan penanganan kekeringan telah dipersiapkan dengan baik.
“Mitigasi bencana kekeringan harus benar dipersiapkan sehingga bisa tertangani dengan baik,” katanya.
Heri menilai penanganan krisis air tidak cukup hanya dengan mengandalkan bantuan dalam jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menyiapkan program jangka panjang melalui pemetaan dan optimalisasi sumber air yang tersedia.
Sumber Air Bawah Tanah Perlu Dioptimalkan
Menurut Heri, penyaluran air atau droping air memang dapat membantu masyarakat ketika terjadi kekurangan air. Namun, langkah tersebut hanya bersifat sementara sehingga perlu dibarengi pengelolaan sumber air untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.
“Droping air hanya jadi solusi jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, maka potensi sumber yang ada harus dimaksimalkan karena di Gunungkidul masih banyak sumber-sumber air dari sungai bawah tanah yang belum dikelola secara optimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPUPRKP Gunungkidul mengajukan bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp84 miliar ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan 2 ruas jalan yang dimiliki.
Verifikasi LP2B nasional mencapai 86,08 persen. ATR/BPN menargetkan angka 87 persen rampung tahun ini, lebih cepat dari target 2029.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.