Kunjungan Wisata Moncer, DPRD Gunungkidul Bidik PAD Rp60 Miliar
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bawaslu Gunungkidul mengendus aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral menjelang Pilkada 2020. AS atau pegewai negeri sipil (PNS) tersebut diduga menjadi tim sukses salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) independen.
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto, mengatakan lembaganya sudah mendengar dugaan keterlibatan salah seorang PNS yang jadi timses bakal calon independen. Meski demikian, PNS ini tidak berkerja di Gunungkidul. “Dugaannya dia [PNS yang bersangkutan] jadi tim penghubung untuk bapaslon independen. Sekarang masih kami telusuri dugaan ini,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).
Meski demikian, ia belum bisa menyampaikan secara detail ketidaknetralan PNS ini. Recananya, bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan. “Kami panggil untuk klarifikasi. Nanti setelah pemanggilan akan diketahui apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Untuk saat ini, masih sebatas dugaan,” katanya.
BACA JUGA: Banser Ancam Perkarakan Dukungan ke Suharsono-Totok di Pilkada Bantul Secara Hukum
“Kami hanya merekomendasikan apabila memang ada kesalahan. Untuk sanksi kami serahkan ke instansinya secara langsung.”
Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani sudah mendengar adanya salah seorang PNS yang masuk dalam daftar tim liaison officer (LO) salah satu bapaslon independen. Meski demikian, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menindak karena ranah tersebut berada di bawaslu.
Hani mengatakan pada pilkada tahun ini ada dua bapaslon dari jalur perseorangan, yakni pasangan Anton Supriyadi-Suparno dan Kelick Agung Nugroho-Yayuk Kristiyawati. Mereka masih melalui proses verifikasi administrasi berkas perbaikan. “Apabila hasilnya memenuhi syarat minimal dukungan, maka bisa lanjut ke tahaan verifikasi faktual, tapi kalau kurang otomatis gugur,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Kemenhut menangani kebakaran hutan lewat OMC, penegakan hukum hingga rehabilitasi lahan. Kebakaran juga meningkat di DIY.
Harga BBM dan material konstruksi naik akibat minyak dunia tembus US$100. AKI mendesak pemerintah menerapkan eskalasi nilai kontrak.
DPRD Bantul menyoroti pembakaran sampah liar di Pleret yang mengganggu warga. Dewan meminta kesepakatan pemindahan dipatuhi.
Monyet dari Suaka Margasatwa Sermo mulai masuk permukiman Hargowilis. Warga khawatir satwa kesulitan mendapat pakan alami.
Pansus Papua DPD RI merekomendasikan evaluasi pendekatan keamanan di Maybrat agar warga tetap aman dan leluasa beraktivitas.