Suara PAN Pecah di Pilkada Gunungkidul

Harianjogja.com, WONOSARI – Jelang pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang, DPD PAN Gunungkidul pecah kongsi karena adanya perbedaan dukungan di internal partai. Puluhan relawan, kader serta pengurus mulai dari DPD hingga pengurus di tingkat kecamatan mendeklarasikan mendukung calon kepala daerah nomor urut dua, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi.

Dukungan ini berbeda dengan apa yang digariskan oleh partai, karena sejak awal sudah memberikan dukungan kepada calon nomor urut satu, Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto.

Gerbong pemindahan dukungan ini dikomandoi oleh mantan Wakil Ketua Bidang HAM dan Advokasi DPD PAN Gunungkidul Bardan Budi Santoso. Selain itu, dukungan ini juga mendapatkan restu dari mantan Ketua DPW PAN DIY Nazarudin yang ikut hadir dalam pendeklarasian kepada pasangan nomor urut dua.

Kepada wartawan, Bardan mengatakan, deklarasi terhadap pasangan Immawan-Martanty berasal dari arus bawah di masyarakat karena selama kampanye calon yang diusung PAN secara resmi belum bisa diterima publik. Hal ini juga diperkuat prestasi dari Immawan Wahyudi selama menjabat sebagai wakil bupati memberikan peran signifkan terhadap perkembangan di Gunungkidul.

Baca juga: Terkait Cuitan @KPUSleman, Bawaslu Panggil KPU Sleman

“Yang tak kalah penting, Pak Immawan juga merupakan kader PAN tulen. Sebab, ia juga sebagai tokoh yang mendirikan PAN DIY dan juga sempat menjadi wakil rakyat,” kata Bardan, Minggu (15/11/2020).

Menurut dia, bentuk dukungan terhadap pasangan nomor dua ini tidak dilakukan sendirian karena puluhan kader lainnya juga mengikuti. “Banyak karena ada dari 18 kapanewon yang berbelok mendukung Immawan-Martanty. Contohnya ada dari Tepus, Semin, Girisubo hingga Patuk,” ungkapnya.

Ketua DPD PAN Gunungkidul, Arif Setiyadi mengatakan, pihaknya sudah mendengar adanya kader yang membelot mendukung calon lain. Menurut dia, hal tersebut bukan menjadi soal karena secara kepartaian lebih fokus untuk pemenangan pasangan Sutrisna-Ardi, calon yang resmi diusung oleh PAN. “Bagi yang membelot pasti akan ada sanksi dari DPP. Tapi, biasanya mereka juga keluar sendiri dari partai,” katanya.

Baca juga: Magelang Siapkan 35 Titik Pengungsian Baru untuk Warga Merapi

Anggota DPRD DIY ini mengungkapkan, pihaknya tidak akan terpancing dengan isu ini. Malahan, ia menduga apakah manuver itu dilakukan karena benar-benar urusan pilkada atau dikarenakan sikap yang tidak lagi sejalan dengan partai. “Saya tidak tahu mana yang benar, tapi yang jelas dalam pilkada tetap fokus untuk pemenangan calon yang diusung,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.