Pemkab Kulonprogo Kembali Tolak Permintaan Pedagang Berjualan di Alun-alun Wates

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Audiensi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang kreatif lapangan (PKL) Alun-alun Wates menemui jalan buntu. Permintaan pedagang agar Alun-alun Wates kembali dibuka ditolak oleh pemerintah kabupaten Kulonprogo. Pedagang meminta agar Pemkab Kulonprogo memberikan solusi terkait penutupan kawasan alun-alun Wates.

Perwakilan PKL Alun-alun Wates Bimo Prasetyo mengatakan upaya audiensi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang dengan Pemkab Kulonprogo di ruang Menoreh, kompleks Pemkab Kulonprogo pada Jumat (20/8/2021) tidak menghasilkan sebuah kebijakan yang diharapkan oleh pedagang.

"Padahal sudah lebih dari sebulan kami tidak bisa berjualan dikarenakan alun-alun Wates ditutup sejak pemberlakuan PPKM sejak 3 Juli lalu. Nyatanya, setelah melakukan audiensi dengan Pemkab, hasilnya ya Alun-alun Wates belum bisa dibuka karena termasuk fasilitas umum," ujar Bimo pada Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Kesehatan Anggota Paskibra Gunungkidul Terus Diawasi

Pedagang meminta agar pemerintah kabupaten Kulonprogo memberikan solusi atas kebijakan masih menutup Alun-alun Wates dari segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pedagang yang belum bisa berjualan diharapkan untuk ditempatkan ke sejumlah titik.

"Kami mengharapkan agar pedagang yang belum bisa berjualan ditempatkan di sejumlah titik tertentu. Pedagang harapannya bisa mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Meskipun, dirinya juga menyesalkan dengan keputusan yang diberikan oleh Pemkab Kulonprogo," kata Bimo.

Berdasarkan catatan dari Bimo dan jawatannya, dari sekitar 212 pedagang di Alun-alun Wates, baru sekitar 20 persen yang ditempatkan di sejumlah titik. Sisanya hanya bisa gigit jari karena belum diberikan solusi oleh Pemkab Kulonprogo. Bahkan, ada pedagang yang menjual gerobak dagangannya untuk bertahan hidup.

Baca juga: Dinsos Bantul Sasar Calon Pengganti Penerima Bantuan Beras

"Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Pedagang yang sudah direlokasi juga menemui kendala seperti suplai listrik. Solusi dari Pemkab Kulonprogo kami harapkan karena tidak sedikit pedagang yang masih memiliki utang di perbankan," sambung Bimo.

Bimo dan pedagang lainnya sadar bahwa kebijakan pemerintah kabupaten Kulonprogo sebenarnya merupakan turunan dari instruksi Gubernur DIY. Terlebih, pemerintah pusat memutuskan untuk melanjutkan kebijakan PPKM level empat di wilayah DIY.

"Kami akhirnya cuma bisa pasrah dan berharap agar Alun-alun Wates bisa dibuka kembali seperti sedia kala. Semoga PPKM di wilayah DIY bisa turun level dan pedagang di Alun-alun Wates bisa melakukan aktivitas berdagang seperti biasanya," kata Bimo.

Kepala Disperindag Kabupaten Kulonprogo Iffah Mufidati mengatakan jawatannya telah memetakan lokasi mana saja yang bisa digunakan oleh pedagang di alun-alun Wates untuk berdagang. Di antaranya, di dekat Bank BRI unit Kapanewon Wates, SD Percobaan, Watulunyu (Pengasih) dan depan UNY Wates.

"Tempat relokasi bagi pedagang juga sudah kami koordinasikan dengan Satpol-PP Kabupaten Kulonprogo. Satpol-PP Kabupaten Kulonprogo juga telah mempersilakan pedagang untuk berjualan. Asalkan, tidak dalam satu lokasi dan menimbulkan kerumunan," ujar Iffah.

Disperindag Kabupaten Kulonprogo telah berkoordinasi dengan sejumlah korporasi maupun instansi untuk mampu memberikan corporate social responsibility (CSR) agar mampu membantu pedagang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Kami telah berkoordinasi Bantuan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kodim 0731 Kulonprogo, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bank Pasar Kulonprogo, Bank BRI, Aneka Usaha, PDAM, Bank BPD DIY. Bantuan yang diperoleh tersebut dikelola oleh ketua paguyuban agar bisa diberikan kepada pada PKL. Harapannya bisa sedikit membantu pedagang," terang Iffah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.