Polda DIY Catat 170 Kecelakaan pada Pekan Pertama Operasi Patuh Progo
Polda DIY mencatat kecelakaan turun 23% dibanding pekan sebelumnya selama Ops Patuh Progo 2026, tetapi naik dibanding periode tahun lalu.
Litto/Little Tokyo-Instagram
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul berencana meninjau lokasi tempat dibangunnya Little Tokyo (Litto) untuk mengetahui risiko bencana.
"Kalau enggak besok Selasa atau Rabu," ujar Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto, Senin (20/9/2021).
BACA JUGA: Pembelajaran Tatap Muka di Jogja Lancar, Kapasitas Kelas 50% dan Durasi Belajar Hanya 3 Jam
Dwi tengah berkoordinasi dengan tin Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY). "Kami ajak ke sana, mengecek apakah kondisi alam di sekitar situ, kondisi tanahnya rawan longsor atau seperti apa. kami tidak bisa gegabah begitu saja,” ujar dia.
Dwi mengatakan bila daerah pembangunan Litto memiliki potensi bencana longsor, Pemkab bantul akan mengambil langkah. "Apa yang harus kami lakukan untuk mengurangi dampak, antisipasinya seperti apa, mitigasinya seperti apa," tuturnya.
Pemetaan risiko bencana di kawasan Muntuk pernah dilakukan. " Tapi apakah wilayah Litto itu masuk zona kami atau tidak, akan kami buat dulu dokumennya," ucap dia..
"Kami tidak membatasi investasi yang mau masuk ke Kabupaten Bantul. Tetapi kami juga harus perhatikan risiko yang ada.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY mencatat kecelakaan turun 23% dibanding pekan sebelumnya selama Ops Patuh Progo 2026, tetapi naik dibanding periode tahun lalu.
Danantara dan BP BUMN menargetkan groundbreaking 12 kawasan smart city pada Desember 2026. Walini, Batang, dan Medan menjadi lokasi prioritas.
BNPT dan Pemprov Sumbar memperkuat peran guru dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait penyelenggaraan layanan
DPR berencana membahas RUU Penyadapan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung. Regulasi ini untuk mengatur batas dan mekanisme penyadapan.
Polres Gunungkidul mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Polisi mengamankan dua truk, 12 barcode, dan 35 pelat nomor.