Kemenhut Pastikan Penanganan Kebakaran TNBTS Berjalan Terpadu
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengakui realisasi belanja daerah sampai awal Juni 2022 belum maksimal, yakni baru mencapai 29% atau Rp662 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp2,2 triliun dalam APBD 2022.
Tak hanya itu, pendapatan daerah juga belum optimal. Sampai awal Juni baru tercatat 32% atau sekitar Rp656 miliar dari total rencana pendapatan dalam APBD tahun ini sebesar Rp2 triliun.
BACA JUGA: Jumlah Wisatawan di Bantul Mulai Mendekati Capaian Sebelum Pandemi
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Trisna Manurung mengatakan target belanja daerah ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun dia menargetkan sampai pertengahan tahun tahun ini belanja daerah maksimal bisa mencapai 45%.
Saat ini belum maksimal karena berbagai kendala, di antaranya karena proses lelang yang masih berlangsung. “Meskipun sudah ada pemenang lelang tapi pembayarannya kan belum bisa dilakukan dan baru dibayar penuh setelah pekerjaannya selesai,” ujar Trisna, Kamis (2/6/2022).
Selain itu banyaknya waktu libur dan cuti selama Mei lalu membuat serapan belanja menjadi lambat. “Libur panjang di Mei banyak pekerjaan yang menumpuk, banyak cuti juga. Sehingga mestinya dikerjakan di Mei ditumpuk ke Juni ini,” katanya.
Sementara kendala pendapatan yang juga belum maksimal karena dua bulan pertama tahun ini masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan baru ada kelonggaran sejak dua bulan terakhir, sehingga ia mengklaim pendapatan bisa dibilang masih terpengaruh pandemi Covid-19.
Namun demikian ia akan menggenjot pendapatan dan belanja daerah di triwulan kedua dan ketiga ini. “Pertengahan tahun kami targetkan belanja daerah minimal bisa mencapai 45 persen,” ucap Trisna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
DPAD DIY kembali menggelar workshop perbaikan buku rusak karena minat masyarakat membaca buku fisik masih tinggi.
Menkeu Purbaya siapkan sekitar Rp31,1 triliun untuk mengalihkan pembayaran gaji PPPK daerah ke pemerintah pusat mulai Januari 2027.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.
YIA menyalurkan Rp100 juta untuk penanganan stunting 115 balita di Kulonprogo melalui PMT, multivitamin, edukasi, dan ayam petelur.
BPBD Kota Jogja menyiapkan sistem notifikasi banjir langsung ke HP warga melalui jaringan seluler untuk mempercepat peringatan dini.