Semua Warga Gunungkidul Bakal Masuk ke Data Kesejahteraan Sosial

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Gunungkidul bakal memasukan seluruh warga ke dalam datfar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan satu data Indonesia.

Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul Asti Wijayanti mengatakan hingga sekarang warga yang masuk DTKS sebanyak 584.387 jiwa. Jumlah ini lebih dari separuh penduduk Gunungkidul.

BACA JUGA: 3 Kecamatan di Bantul Ini Alami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama, Sampai 2 Bulan

“Datanya bisa bertambah karena seluruh warga akan masuk ke sistem data tunggal melalui DTKS,” kata Asti kepada wartawan, Jumat (5/8/2022).

Menurut dia, kebijakan memasukkan warga Gunungkidul ke DTKS sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Keputusan ini tertuang dalam upaya percepatan basis data tunggal Indonesia. “Proses inputnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation [SIKS-NG]. Penyelesaiannya kami tidak mematok target karena masih menuggu instruksi dari Pusat,” katanya.

Meski seluruh warga masuk DTKS, Asti memastikan tidak semua warga mendapatkan bantuan sosial. Rencananya ada pengelompokan antaran warga yang layak dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Ada kategori layak dan tidak layak menerima bantuan. Tapi kepastiannya masih menunggu kebijakan lanjutan dari Kementerian Sosial,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono. Menurut dia, jumlah warga yang masuk DTKS akan terus bertambah seiring adanya program basis data tunggal Indonesia. “Jadi semuanya memang akan dimasukan hingga ada satu data tunggal,” katanya.

Menurut dia, keberadaan DTKS sudah terlihat dalam proses idenfitikasi keluarga miskin ekstrem. Ajie menjelaskan berdasarkan data dari TNP2K, masih ada 6.290 kepala keluarga yang masuk kategori ini. “Sumbernya memang dari DTKS,” katanya.

BACA JUGA: DPRD DIY Apresiasi Keputusan Sultan Menonaktifkan Kepala Sekolah dan 3 Guru Terkait Pemaksaan Jilbab di SMAN 1 Banguntapan

Ajie tidak menampik keluarga yang masuk kategori miskin esktrem sudah banyak yang mendapatkan program dari pemerintah. Sebagai contoh, ada 5.600 keluarga yang mendapatkan bantuan dari program sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.470 keluarga.

“Memang belum semuanya. Kami menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat guna mencapai target nol keluarga miskin ekstrem di 2024,” katanya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.