Paniradya Kaistimewan DIY Dorong Kalurahan Maritim Ajukan Program Pendanaan Lewat Danais

Harianjogja.com, JOGJA—Paniradya Kaistimewan DIY mendorong sejumlah kalurahan maritim di wilayahnya untuk mengajukan program pengembangan wilayah lewat Dana Keistimewaan (danais). Pengajuan program untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan berbasis kalurahan. Sampai saat ini, jumlah kalurahan maritim yang mendapat akses danais masih minim dan diharapkan terus bertambah.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan bantuan pemberdayaan kalurahan lewat danais telah dimulai sejak 2021 dan berlanjut sampai 2022. Pendanaan dikemas melalui Bantuan Keuangan khusus (BKK) sesuai dengan Pergub No. 37/2021 atas perubahan Pergub No. 100/2020 tentang BKK. Aturan ini selaras dengan 11 kebijakan strategis keistimewaan. 

"Kelurahan maritim mulai 2021 sudah ada pendanaan dari danais melalui BKK. Itu ada 5 kelurahan 2021 yang dapat dan 2022 ada 7 kelurahan. Anggaran di tahap awal Rp3 miliar sekarang sudah di Rp4,7 miliar," kata Aris, Jumat (18/8/2022). 

Rinciannya terdiri atas Kalurahan Gadingsari Rp290,2 juta, Tirtohargo Rp750 juta, dan Srigading (Kapanewon Sanden, Bantul) Rp750 juta; Kalurahan Kemadang Rp 700 juta dan Ngestirejo Rp750 juta (Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul); Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul Rp750 juta; dan Girikarto, Kapanewon Panggang, Gunungkidul Rp750 juta.

BACA JUGA: Wilayah Selatan DIY Bakal Jadi Halaman Muka

Dia menyebutkan, jumlah kelurahan maritim penerima danais memang masih minim. Padahal ada sebanyak 34 kalurahan maritim yang ada di DIY. Wilayahnya tersebar di sepanjang garis pantai yang ada di wilayah setempat. Kelurahan biasanya tersandung dengan sejumlah faktor dalam mengakses pembiayaan program atau pemberdayaan masyarakat lewat danais. 

"Untuk mendapat danais tentu harus punya potensi dan program yang unggul, karena memang masih ada yang belum siap. Meskipun secara program sudah ada, namun kadang mereka terkendala pada status tanah yang belum izin sehingga tidak jadi prioritas yang kita danai," kata Aris. 

Menurutnya, Paniradya Kaistimewan DIY tidak mematok standar yang baku pada kelurahan maritim yang ingin mengakses danais. Hanya, program pemberdayaan yang diajukan harus jelas dan benar-benar merupakan potensi unggulan dari kalurahan setempat.

Bentuknya bisa apa saja, misalnya pengembangan rumput laut, konservasi penyu atau tukik, sekolah alam, pasar, pendukung wisata pinggir laut dan lainnya. "Hanya yang perlu dijadikan catatan adalah harapan kami kan aktivitas pendanaan di BKK ini bisa berperan dalam mengurai kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian warga," kata dia. 

BACA JUGA: Peringatan Dasawarsa Keistimewaan Melibatkan Banyak Pihak

Aris juga menambahkan, hendaknya usulan program atau bentuk pemberdayaan yang diajukan oleh pemerintah kalurahan maritim telah melewati proses kajian yang melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput. Jangan sampai program yang diajukan sifatnya top down, karena dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.

"Kami juga mendorong agar OPD terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan ikut serta mendampingi masyarakat agar masyarakat bisa menemukan potensi yang khas dan program bisa berkelanjutan," katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.