Era 10 Tahun Keistimewaan, Yuni Astuti Soroti Angka Kemiskinan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Tokoh perempuan DIY, Yuni Astuti, turut menyoroti kondisi angka kemiskinan DIY yang masih tinggi di tengah keistimewaan yang sudah memasuki 10 tahun. Mengingat DIY mendapatkan dukungan pendanaan khusus dari Pemerintah Pusat melalui dana keistimewaan atau disebut dengan danais.

Oleh karena itu, ia mendorong kepada pihak terkait agar memaksimalkan danais untuk membantu APBD di seluruh kabupaten dan kota di DIY dapat fokus untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuan dari disahkannya UU Nomor 23 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat 1. Akan tetapi terkait ketimpangan dan pengentasan kemiskinan masih jauh dari harapan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2012 atau saat UU Keistimewaan disahkan hingga tahun 2022, angka kemiskinan di DIY belum mengalami penurunan signifikan. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei angka kemiskinan pada Maret 2022 lalu hasilnya cukup mencengangkan. Meski persentase penduduk miskin di wilayah DIY pada periode tersebut dilaporkan berada di angka 11,34 persen, turun sebesar 0,57% dibandingkan September 2021, tetapi angka tersebut masih jauh di atas angka nasional, yakni di 9,54%. 

"Saya kira pasti banyak pihak yang mempertanyakan angka kemiskinan DIY ini kok begitu tinggi. Maka sudah waktunya kabupaten dan kota dan OPD terkait untuk mengalokasikan APBD dan Dana Keistimewaan lebih fokus lagi untuk mengatasi kemiskinan di DIY," kata Tokoh Perempuan DIY Yuni Astuti lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022). 

BACA JUGA: Kisah 20 Cagar Budaya Dipamerkan di Indonesia Bertutur 2022, Ada Cerita Masa Lalu Prambanan

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dalam Sapa Aruh pada 31 Agustus 2022 lalu memberikan sinyal bahwa danais bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pernyataannya Sultan menyampaikan perihal sosial-ekonomi bahwa perlu menilik peran budaya, sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan permasalahan yang terjadi di kalurahan. Akan tetapi kemiskinan jangan dilihat dari sudut pandang ekonomi semata. 

Yuni menilai dari pernyataan Sapa Aruh tersebut Gubernur DIY sudah memberikan sinyal kuat bahwa danais harus fokus untuk pengentasan kemiskinan yang disebutnya melalui melalui peran budaya. Karena sebagaimana diketahui selama ini penggunaan danais lebih banyak dan mudah juknisnya di urusan budaya. Pintu budaya melalui pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi secara perlahan mengatasi kemiskinan. 

"Kalau kami melihat Ngarso Dalem memberikan sinyal bahwa danais bisa dipakai untuk pengentasan kemiskinan di DIY dengan berbagai cara, salah satunya lewat peran budaya seperti yang beliau ngendikan. Ini sinyal yang harus bisa diterjemahkan oleh OPD di bawahnya dan juga kabupaten dan kota di DIY," ungkap Yuni. 

BACA JUGA: Kota Jogja Berharap Terima Penghargaan Adipura Lagi, Terakhir 2017

Dengan segala keistimewaannya DIY harus secara serius menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan cara memaksimalkan peran APBD dan danais untuk menjawab permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Melalui program yang tepat sasaran bersifat pemberdayaan masyarakat yang lebih mencakup banyak kelompok masyarakat. Kelurahan yang belum banyak mengakses harus diberikan pendampingan, mengingat saat ini bisa diakses lewat bantuan keuangan khusus. 

"Permasalahan kemiskinan ini harus segera dicarikan solusi. Angkanya harus diturunkan sebelum nanti terjadi masalah-masalah sosial lainnya yang disebabkan karena tingginya angka kemiskinan,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.