Aliansi Jogja Memanggil Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sorot Represi-Kriminalitas

Harianjogja.com, JOGJA— Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti dugaan kekerasan aparat, penangkapan peserta demonstrasi, hingga kemunculan kelompok sipil yang dinilai ikut mengintimidasi warga.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi dan menguatnya praktik yang mereka sebut sebagai premanisme negara. Menurut dia, penanganan demonstrasi masih diwarnai pendekatan kekerasan, sehingga masyarakat menghadapi risiko ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

AJM menyinggung sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob dalam demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Mereka juga menyoroti kematian Rhesza Sendy Pratama, mahasiswa Amikom berusia 21 tahun, yang menurut aliansi menjadi korban penganiayaan aparat.

Selain itu, AJM mengangkat kasus Bambang Setiawan, pedagang cermin berusia 59 tahun yang meninggal setelah menjadi korban pengeroyokan di kawasan Pejompongan, Jakarta. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Kritik aliansi juga diarahkan pada penanganan demonstrasi di Jogja. Dalam aksi pada 28 Oktober 2026, mereka menyebut sedikitnya 34 orang ditangkap, termasuk dua orang yang diklaim bukan peserta demonstrasi, melainkan wisatawan yang berada di sekitar lokasi.

Dion mengatakan penangkapan peserta aksi bukan hanya terjadi di DIY. Berdasarkan data yang disampaikan AJM, sejak Agustus 2025 terdapat sekitar 6.003 orang yang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Aliansi juga menyebut sebanyak 406 pembela hak asasi manusia (HAM) mengalami kekerasan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Angka tersebut menjadi dasar kritik mereka terhadap kondisi perlindungan kebebasan sipil selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara," kata Dion kepada wartawan di Kantor Gubernur DIY, Selasa.

AJM Soroti Kemunculan Kelompok Gentho di DIY

Selain tindakan aparat, AJM menyoroti keberadaan kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok gentho atau preman dalam sejumlah peristiwa di Jogja. Kemunculan kelompok tersebut dinilai menambah ancaman bagi warga yang ingin menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.

Salah satu peristiwa yang disoroti terjadi saat aksi penolakan relokasi pedagang Malioboro pada 20 Oktober 2026. Menurut aliansi, pendamping hukum dari Bara Adil menemukan kelompok tersebut berada di sekitar massa aksi.

AJM menyebut pola serupa kembali terlihat dalam demonstrasi pada 28 Oktober 2026. Dalam peristiwa itu, mereka mengklaim sekelompok orang muncul dari arah barisan polisi, melemparkan petasan, serta membawa senjata tajam ke arah massa.

Aliansi menilai kemunculan kelompok tersebut berpotensi membahayakan keselamatan peserta demonstrasi dan warga yang berada di sekitar lokasi. Mereka juga mempertanyakan perlindungan aparat terhadap masyarakat yang sedang menggunakan hak menyampaikan pendapat.

Persoalan ini menjadi perhatian karena aksi demonstrasi tidak hanya melibatkan mahasiswa atau kelompok aktivis. Warga yang sedang beraktivitas di kawasan publik juga berpotensi terdampak ketika terjadi kericuhan maupun tindakan kekerasan di sekitar lokasi aksi.

Kritik Anggaran dan Sembilan Tuntutan

Di luar persoalan kebebasan sipil, AJM mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah. Mereka menilai alokasi anggaran negara lebih banyak mengalir ke program-program yang dianggap tidak transparan, sementara kebutuhan masyarakat seperti upah buruh, pendidikan, dan persoalan tanah belum mendapat perhatian memadai.

Atas berbagai persoalan tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup persoalan militerisme, penegakan hukum, lingkungan, perpajakan, pendidikan, hingga perlindungan pekerja.

AJM mendesak pemerintah menarik militer ke barak serta mengusut tuntas penembakan di Aceh dan Papua maupun pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan serta mengadili konglomerat dan perusahaan yang dinilai merusak lingkungan.

Dalam bidang ekonomi, aliansi meminta pemerintah menurunkan pajak rakyat dan menaikkan pajak konglomerat. Mereka juga mendesak penyediaan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta pencabutan status pahlawan nasional Soeharto.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan perlindungan pekerja ojek online. AJM meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap pengemudi ojol dan menerbitkan payung hukum yang berpihak kepada pekerja sektor tersebut.

Khusus untuk DIY, aliansi mendesak pencabutan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga dan larangan aksi di sepanjang Sumbu Filosofis. Mereka juga meminta kasus korupsi Mandala Krida diusut hingga tuntas.

Menurut Dion, berbagai persoalan yang disuarakan kelompok masyarakat memiliki keterkaitan. Karena itu, perjuangan nelayan, mahasiswa, pengemudi ojek online, perempuan, buruh, petani, pelajar, dan seniman dinilai tidak dapat dipisahkan dari persoalan demokrasi dan kebijakan pemerintah.

"Setiap aksi yang menyuarakan keadaan nelayan, mahasiswa, ojek online, perempuan, buruh, tani, pelajar, dan seniman memiliki musuh yang sama dan tuntutan yang saling terhubung," katanya.

Melalui sembilan tuntutan tersebut, AJM meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dan pendekatan dalam menangani aspirasi masyarakat. Bagi aliansi, perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik menjadi salah satu ukuran penting bagi keberlangsungan demokrasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.