Gaji PPPK Diwacanakan Ditanggung Pusat, Fiskal Bantul Bisa Lebih Lega
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA - Empat izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan Pemkot Jogja untuk dibatalkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung mendapat balasan. Pengajuan yang telah dilayangkan sejak beberapa waktu lalu sampai sekarang belum mendapat respons.
Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi menyampaikan, sampai sekarang pengajuan pembatalan IMB sejumlah hotel itu belum turun balasannya dari pusat. Menurutnya, Pemkot masih menunggu balasan dari Kemendagri soal pengajuan pembatalan IMB itu.
"Belum turun. Kalau sudah diajukan kan nanti terbit makanya peruntukkan sesuai dengan izinnya. Kalau sudah disetujui untuk dibatalkan tentu tidak bisa lagi diajukan izinnya," kata Sumadi, Senin (26/9/2022).
Sumadi tidak merinci IMB mana saja yang diajukan untuk dibatalkan itu. Dia menyebut perizinan yang hendak dibatalkan itu sudah terlalu lama, sehingga ia tidak ingat persis. "Saya lupa IMB mana saja, karena sudah lama. Yang saya ajukan kan hanya empat dan sampai sekarang belum dibalas," katanya.
BACA JUGA: JJLS Kian Mulus, Dishub Buka Opsi Rute Baru Gunungkidul Jawa Timur
Di sisi lain, upaya identifikasi terhadap IMB yang ditengarai melanggar juga masih terus dilakukan. Hanya saja kewenangan berada di aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, sudah beberapa kali petugas meminta klarifikasi dan data pelengkap mengenai IMB hotel di Jogja.
Ia memerintahkan jajaran untuk kooperatif dan terus menjalin komunikasi dengan APH. "Proses identifikasi itu sudah dari APH yang mengidentifikasi. Memang dari OPD diminta APH, mana yang sekiranya melanggar kan ditanya. Kita kan kooperatif, ketika mereka minta ya kita kasih datanya dan menjadi catatan mereka," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.