Advertisement

Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen

Yosef Leon
Kamis, 15 September 2022 - 17:27 WIB
Budi Cahyana
Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen Pengendara melintas di lokasi apartemen Royal Kedaton yang menjerat Haryadi Suyuti terkait dengan penerbitan IMB, Jumat (3/6/2022). - Harian Jogja/Yosef Leon

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengungkapkan alasan pembatalan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel dan bangunan.

Kepada Pemerintah Pusat, Pemkot Jogja mengajukan pembatalan empat IMB karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2012 tentang Bangunan Gedung. Satu IMB dibatalkan karena diduga melanggar rekomendasi aturan ketinggian bangunan pada kawasan cagar budaya, yakni Royal Kedhaton. Tiga IMBN lainnya dibatalkan lantaran bangunan hotel dan apartemen tidak kunjung berdiri setelah IMB terbit. 

Advertisement

PROMOTED:  Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

Pasal 67 ayat satu sampai tiga Perda No. 2/2012 menyebut pendirian bangunan gedung wajib dimulai paling lambat enam bulan sejak IMB ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak penetapan IMB pembangunan gedung belum dimulai, IMB dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing waktu perpanjangan paling lama enam bulan. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak ditetapkannya IMB atau enam bulan masa perpanjangan ternyata pembangunan tidak juga dimulai, IMB batal demi hukum. 

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi, tidak menyebut secara detail nama IMB hotel dan apartemen yang dibatalkan. Menurut dia, pembatalan IMB seiring dengan rencana revisi Peraturan Walikota (Perwal) No.63/2022 tentang Perubahan atas Perwal No.55/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Jogja No.8/2021 tentang Bangunan Gedung yang baru. Revisi peraturan diharapkan menjadi momentum menata sektor perizinan menjadi optimal di wilayah setempat. 

BACA JUGA: Jumat-Sabtu TPST Piyungan Tutup, Warga Sleman Diminta Tahan Buang Sampah

"Revisinya berkaitan dengan prosedur, persyaratan, dan lain sebagainya," kata Sumadi, Kamis (18/9/2022). 

Sumadi tidak menjelaskan detail pasal atau aturan yang diajukan untuk direvisi dalam perwal tersebut. Jika sudah direvisi, perwal yang baru akan dijadikan dasar dalam menyisir perizinan yang diterbitkan semasa Haryadi Suyuti menjabat Wali Kota Jogja. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

BPS Ingatkan Tekanan Inflasi Januari 2023 Masih Relatif Tinggi

News
| Kamis, 02 Februari 2023, 07:37 WIB

Advertisement

alt

Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023

Wisata
| Rabu, 01 Februari 2023, 14:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement