Kejahatan DIY Merajalela, Penjaga TPR Parangtritis Disabet Celurit
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Pengendara melintas di lokasi apartemen Royal Kedaton yang menjerat Haryadi Suyuti terkait dengan penerbitan IMB, Jumat (3/6/2022)./Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengungkapkan alasan pembatalan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel dan bangunan.
Kepada Pemerintah Pusat, Pemkot Jogja mengajukan pembatalan empat IMB karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2012 tentang Bangunan Gedung. Satu IMB dibatalkan karena diduga melanggar rekomendasi aturan ketinggian bangunan pada kawasan cagar budaya, yakni Royal Kedhaton. Tiga IMBN lainnya dibatalkan lantaran bangunan hotel dan apartemen tidak kunjung berdiri setelah IMB terbit.
Pasal 67 ayat satu sampai tiga Perda No. 2/2012 menyebut pendirian bangunan gedung wajib dimulai paling lambat enam bulan sejak IMB ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak penetapan IMB pembangunan gedung belum dimulai, IMB dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing waktu perpanjangan paling lama enam bulan. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak ditetapkannya IMB atau enam bulan masa perpanjangan ternyata pembangunan tidak juga dimulai, IMB batal demi hukum.
Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi, tidak menyebut secara detail nama IMB hotel dan apartemen yang dibatalkan. Menurut dia, pembatalan IMB seiring dengan rencana revisi Peraturan Walikota (Perwal) No.63/2022 tentang Perubahan atas Perwal No.55/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Jogja No.8/2021 tentang Bangunan Gedung yang baru. Revisi peraturan diharapkan menjadi momentum menata sektor perizinan menjadi optimal di wilayah setempat.
BACA JUGA: Jumat-Sabtu TPST Piyungan Tutup, Warga Sleman Diminta Tahan Buang Sampah
"Revisinya berkaitan dengan prosedur, persyaratan, dan lain sebagainya," kata Sumadi, Kamis (18/9/2022).
Sumadi tidak menjelaskan detail pasal atau aturan yang diajukan untuk direvisi dalam perwal tersebut. Jika sudah direvisi, perwal yang baru akan dijadikan dasar dalam menyisir perizinan yang diterbitkan semasa Haryadi Suyuti menjabat Wali Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.