DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. /Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Bupati Gunungkidul Sunaryanta kembali memecat seorang PNS berinisial GN yang terbukti bersalah dalam kasus pencabulan dan pemerkosaan. Total sepanjang tahun ini sudah ada empat PNS yang diberhentikan karena masalah kedisiplinan.
“Dipecat karena terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan pencabulan,” kata Sunaryanta kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
BACA JUGA : Selingkuh, Dokter PNS di Gunungkidul Dipecat
Dia menjelaskan, surat sanksi pemberhentian sudah diberikan pada Selasa (25/10/2022). Sunaryanta tidak menampik, selain PNS yang dipecat, juga ada satu pegawai lainnya yang disanksi penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah.
“Jadi ada dua PNS yang disanksi di saat yang bersamaan. Alasannya karena melanggar kedisiplinan,” katanya.
Bupati Sunaryanta berharap kepada seluruh pegawai untuk menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran. Sanksi tegas diberikan sebagai bentuk komitmen menegakkan kedisiplinan serta tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun melawan hukum.
Ia meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi teladan. Selain itu, harus terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang baik di masyarakat.
“Para ASN digaji dari rakyat dan sudah seharusnya memberikan yang terbaik serta menjadi contoh di masyarakat,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan dua ASN yang disanksi karena melanggar disiplin berinisial SN dan GN.
GN adalah salah seorang penjaga sekolah yang terbukti bersalah atas kasus pemerkosaan dan pencabulan. Untuk kasus pemerkosaan divonis enam tahun, sedangkan kasus pencabulan divonis penjara selama empat tahun.
“Yang bersangkutan sempat banding, tapi oleh Mahkama Agung dihukum lebih berat. Kamu juga mengantongi dua putusan kasasi sebagai bukti,” katanya.
Iskandar mengatakan, Sanksi pada GN sesuai dengan Pasal 247 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah dengan PP 17/2020.
“Yang bersangkutan juga sudah menjalani hukuman di Lapas Wonosari karena kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap,” katanya.
Selain GN, sebelumnya ada seorang dokter di RSUD Saptosari yang dipecat pada pada 16 Agustus 2022 lalu karena ketahuan berselingkuh.
Adapun dua kasus lainnya merupakan kasus perselingkuhan yang melibatkan pegawai di dinas pendidikan dengan dinas pemuda dan olahraga. Keduanya dipecat bersamaan pada 1 Juli 2022 lalu.
“Tidak ada toleransi bagi siapa saja yang menurunkan harkat martabat PNS,” kata Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.