Hadapi Kemarau Panjang, Warga Gunungkidul Diminta Bijak Memakai Air
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntarningsih saat menemani menteri sosial Tri Rismaharini saat menyerahkan bantuan instalasi pengolahan air bersih di Kalurahan Gombang, Ponjong./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bakal berdemonstrasi di Jakarta pada 20 Februari 2023.
Ada beberapa tuntutan Adkasi, seperti revisi Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta pencabutan Peraturan Presiden No.33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Adkasi menginginkan beleid itu mencantumkan tunjangan sidang bagi anggota DPRD. Adkasi juga mendorong adanya Undang-Undang DPRD yang terpisah dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai bentuk penguatan lembaga DPRD.
Meski demikian, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih belum memberikan kepastian apakah perwakilan DPRD Gunungkidul akan ikut berdemonstrasi di Jakarta.
“Harus dibahas di Badan Musyawarah terlebih dahulu terkait dengan tuntutan ini,” kata Endah kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Menurut dia, surat yang beredar baru sebatas izin ke Kapolri mengenai penyampaian aspirasi yang dilaksankaan Adkasi pada 20 Februari mendatang. Surat resmi dari Ketua Umum Adkasi Lukman Said hingga sekarang juga belum diterima.
“Nanti kalau sudah ada surat tentang aksi ini, akan dibahas melalui Badan Musyawarah DPRD Gunungkidul,” katanya.
BACA JUGA: Cegah Penculikan, Bupati Sleman Minta Ortu Jemput Anak Tepat Waktu
Endah mendukung pencabutan perpres ini. menurut dia, banyak dampak yang dirasakan oleh DPRD terkait dengan aturan tersebut.
“Sebenarnya tidak hanya DPRD, tapi eksekutif juga merasakannya. Jadi, kami ingin hak-hak yang dimiliki bisa dikembalikan seperti sebelum adanya perpres itu,” katanya.
BACA JUGA: Janaloka Pilih Tunggu Perkembangan Soal Perubahan Masa Jabatan Pamong Kalurahan
Endah mengatakan pada 20 Februari 2023, anggota DPRD Gunungkidul memiliki agenda kunjungan kerja atau kunker di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno, mengatakan aspirasi mencaput Perpres No.33/2020 sudah berlangsung lama, namun hingga sekarang belum bisa direalisasikan. “Jadi bukan hanya sekarang. Sejak dulu sudah ada,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.