Gunungkidul Bidik Nilai A SAKIP, Bupati Dorong Reformasi Birokrasi
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul serius untuk migrasi ke program digital dalam berbagai urusan. Sebagai dampaknya, mulai tahun depan akan menghentikan langganan telepon konvensional.
Ide untuk penghapusan langganan telepon ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta. Adapun pertimbangan pencabutan dikarenakan adanya percepatan perluasan digitalisasi daerah.
Menurut dia, dengan program ini maka semua dilakukan secara digital sehingga penggunaan telepon sudah tidak dibutuhkan lagi. “Mulai tahun depan kami rencanakan tidak langganan lagi,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).
BACA JUGA : Informasi Tentang Dana Keistimewaan Bisa Diakses di Semua Platform Digital
Sri Suhartanta menjelaskan, pemberhentian langganan juga sebagai upaya penghematan anggaran di lingkup Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, ada instruksi dari Pemerintah Pusat agar ada efisiensi sehingga defisit anggaran bisa ditekan.
“Tahun ini kami melakukan rasionalisasi anggaran karena defisitnya mencapai 4,7%. Sedangkan aturan dari Pemerintah Pusat hanya 2,2%, makanya kebutuhan anggaran yang tidak penting lagi akan dihilangkan agar defisitnya semakin kecil,” katanya.
Hal tak juah berbeda diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul, Saptoyo. Menurut dia, upaya penghematan sudah dilakukan sesuai dengan instruksi dari Menteri Keuangan.
“Adanya instruksi ini maka harus dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penghematan,” katanya.
Terkait dengan telepon, Saptoyo mengakui tagihan telepon masih ada sampai sekarang. Meski demikian, untuk pembayaran dilakukan oleh masing-masing OPD.
BACA JUGA : Bank Indonesia Bakal Mendesain Rupiah Digital pada Juli 2023
“Di bidang anggaran ada data berkaitan dengan alokasi untuk pembayaran, tapi saya tidak membawanya sehingga belum bisa mengungkapkan alokasi yang diberikan tahun ini,” katanya.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan, upaya transformasi ke era digital harus dilakukan mulai dari sekarang. Oleh karenanya, belum lama ini diselenggarakan high level meeting dalam percepatan perluasan digitalisasi daerah yang melibatkan seluruh OPD di Bumi Handayani.
“Kegiatan ini sebagai upaya mendorong transformasi digital di Gunungkidul,” katanya.
Menurut Sunaryanta, program digital ini memberikan peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Ia berharap dalam meningkatkan layanan ke masyarakat dilakukan ivonasi.
Setiap pegawai diminta terus mengembangkan diri serta membuat terobosan-terobosan digital guna mempercepat pelayanan.
“Elektronisasi transaksi pemerintah daerah tidak bisa dihindarkan. Sudah saatnya kita bertransformasi ke dunia digital yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
BNPB mencatat 14 orang meninggal akibat gempa M7,7 NTT. Sebanyak 2.000 warga mengungsi dan puluhan rumah mengalami kerusakan.
Kawah Sikidang dipadati wisatawan saat libur HUT RI. Kunjungan ke Dieng meningkat hingga 10.000 orang per hari saat akhir pekan.
Gempa M 7,7 NTT berkaitan dengan Flores Back Arc Thrust. Sesar ini berpotensi memicu gempa besar dan memiliki sejarah gempa merusak.
Harga emas Pegadaian Sabtu 15 Agustus 2026 naik. Antam Rp2,782 juta, Galeri24 Rp2,677 juta, dan UBS Rp2,736 juta per gram.
Peringatan Memetri Kaistimewan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY dimeriahkan dengan aksi donor darah di Pendopo Parasamya, Bantul Sabtu (15/8/2026).