Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi jalan amblas di Semoyan, Kalurahan Singosaren, Banguntapan./Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, BANTUL—Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Aris Suharyanta menyebut sampai saat ini 40% dari total semua ruas jalan di Bantul mengalami kerusakan. Jika dihitung ada sekitar 650 kilometer yang rusak. Baik rusak ringan, sedang, dan rusak parah.
Sementara terkait dengan anggaran perbaikan, dia mengaku sejauh ini masih sangat terbatas sehingga membutuhkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. “Kalau kebutuhan dananya sekitar Rp250 miliar untuk memperbaiki semua ruas jalan yang rusak,” kanya, Minggu (7/5/2023).
Tahun ini, pihaknya baru bisa memperbaiki sekitar 50 kilometer jalan dengan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Perbaikan tersebut hanya tambal sulam. DPUPKP sebenarnya sudah mengajukan permohonan anggaran ke Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat. “Yang usulan ke Provinsi DIY, dalam rapat tidak disetujui karena anggaran untuk menangani yang kewenangan provinsi sendiri masih kurang,” katanya. Saat ini tinggal menunggu anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
BACA JUGA: Butuh Rp600 Miliar untuk Perbaiki Jalan di Gunungkidul, Pemkab Minta Bantuan Pusat
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, sebelumnya mengatakan bahwa anggaran perbaikan infrastuktur, termasuk di dalamnya infrastruktur jalan dan jembatan tahun ini Rp70 miliar.
Anggaran tersebut dianggap cukup banyak nilainya karena selama 2021 dan 2022 pihaknya sama sekali absen atau tidak membangun infrastruktur akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Kebijakan refosucing anggaran infrastruktur tersebut merupakan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat. Mengingat pada tahun ini pandemi sudah cukup mereda, Pemkab bisa kembali mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten.
“Kami anggarkan tahun ini Rp70 miliar untuk infrastruktur termasuk untuk ruas jalan dan jembatan. Tahun 2024 akan lebih banyak lagi, dua kali lipat lebih sekitar Rp170 miliar. Ini kami rapel karena selama dua tahun terakhir absen tidak membangun infrastruktur,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan tak langsung datang ke NTT usai gempa M7,7. Ia tak ingin pejabat daerah sibuk menjemput dan fokus warga terganggu.
KPK menggeledah Rektorat Unsoed dan sejumlah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PMB jalur Mandiri. Penyidik menyita dokumen dan bukti elektronik.
DPRD) Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda pemungutan dan penghitungan suara calon Wakil Bupati (Wabup) Klaten sisa masa jabatan 2025-2030
Pemkot Jogja memadukan CKG dengan skrining TB untuk menemukan kasus secara dini, menyasar anak kelompok rentan, kontak erat pasien, dan warga berisiko.
Kemenkes mengungkap kualitas udara sejumlah wilayah Indonesia masuk kategori berbahaya akibat karhutla. Palangka Raya mencatat ISPU 573.