Turis Eropa Naik 50%, HPI Sleman Keluhkan Aturan dan Destinasi Tutup
Turis Eropa ke Sleman naik 50% saat high season. HPI Sleman menyoroti destinasi yang mendadak tutup dan aturan booking wisata.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kasus kanker payudara di Kabupaten Kulonprogo sepanjang tahun 2022 mencapai 1.427 kasus. Angka tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Di DIY Ada 400 Penyitas Kanker Baru Setiap Tahun
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo, Rina Nuryati mengatakan, kasus kanker yang tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional adalah kanker payudara dan serviks.
“Khusus untuk angka kanker payudara tahun 2022 mencapai 1.427 kasus. Sedangkan tahun 2021 ada 1.194 kasus. Itu data kumulatif yang kami dapat dari semua puskesmas di Kulonprogo,” kata Rina ditemui di kantornya pada Senin (29/5/2023).
Sementara angka kanker servis sepanjang tahun 2022 di Bumi Binangun mencapai 69 kasus. Sedangkan tahun sebelumnya mencapai 74 kasus.
Rina menambahkan bahwa secara umum makanan pemicu kanker yaitu makanan mengandung zat karsinogenik. Karena itu baik pria maupun wanita memiliki potensi kanker yang sama. Hanya jenis kankernya saja yang berbeda.
Pengendalian kanker payudara dan serviks juga telah menjadi program prioritas Dinkes Kulonprogo menyusul angka kanker payudara dan serviks yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan Dinkes adalah deteksi dini atau screening.
“Bagi wanita yang sudah pernah berhubungan seksual itu ada screening IVA [Inspeksi Visual Asam Asetat] atau tiga tahun sekali melalui Pap Smear. Pasien peserta BPJS itu dijamin pemeriksaannya dari anggaran BPJS,” katanya.
Kendala yang masih sering ditemui Dinkes Kulonprogo dalam upaya mengatasi tingginya angka kanker payudara dan serviks adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening. Rina mengungkapkan deteksi kedua jenis kanker tersebut dijadikan satu paket pemeriksaan di puskesmas.
“Ketika nanti di puskesmas ada kecurigaan adanya kanker, maka pasian akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut guna penegakan diagnosis,” ucapnya.
Lebih jauh, Rina mengatakan bahwa Dinkes sedang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sampai akhir tahun 2023. Kerja sama tersebut khususnya untuk deteksi kanker serviks menggunakan suatu alat yang sedang dikembangkan.
“Ada uji coba alat pemeriksaan mandiri. Kedepan pasien wanita bisa memeriksa secara mandiri guna deteksi dini. Mereka jadi tidak malu kan, karena tidak dipersiksa orang lain. Alatnya semacam stik yang dimasukkan ke lubang kewanitaan,” lanjutnya.
Kerja sama yang akan berakhir pada akhir tahun 2023 tersebut akan menyasar sekitar 2.000 orang yang akan dideteksi dengan tiap puskesmas menargetkan 100 sasaran.
“Alatnya masih terbatas. Jadi pihak UGM datang [ke puskesmas] ketika pelaksanaan screening. Nanti kalau memang sensitivitas alat tersebut bagus, akan kami programkan,” katanya.
Di tingkat paling dasar, Rina menyarankan para wanita untuk mengecek kemungkinan adanya kanker pada payudara tersebut dengan menggunakan tangan sendiri. Apabila terdapat jaringan yang tumbuh di luar normal atau benjolan, maka pasien dapat melakukan screening ke puskesmas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Turis Eropa ke Sleman naik 50% saat high season. HPI Sleman menyoroti destinasi yang mendadak tutup dan aturan booking wisata.
Juventus mengawali Liga Europa 2026/2027 dengan kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen. Lima pemain berbeda mencetak gol, sementara Milan kalah dari Benfica.
Harga rumah kian mahal, Pemda DIY petakan kebutuhan rusun dan hunian vertikal bergaya tradisional Jawa untuk masyarakat di kawasan Kartamantul.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat di Terban, Kemantren Gondokusuman.
Jadwal layanan SIM Station Terminal Dhaksinarga Gunungkidul Jumat 18 September 2026. Lengkap dengan syarat BPJS Kesehatan dan lokasi SIM Keliling.
DPUPKP Sleman memperingatkan ancaman krisis hunian 10-20 tahun mendatang dan mendorong pengembangan hunian vertikal bagi warga berpenghasilan rendah.