Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Didorong Jadi Pelopor dan Pelapor Kekerasan

Harianjogja.com, BANTUL—Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul yang beranggotakan 62 orang dikukuhkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Rabu (28/2023). Satgas PPA didorong menjadi pelopor sekaligus pelapor kasus-kasus kekerarasan di masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bantul, Ninik Istitarini mengatakan Satgas ini nantinya akan diberikan tugas untuk membantu sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat selain tugas utamanya membantu penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

“Satgas PPA membantu kita karena Satgas itu kan ada di kaluraan-kalurahan. Nanti dia itu akan melakukan pendampingan di wilayahnya dan dia sebagai pelopor dan pelapor ketika ada kasus yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan dan anak,” katanya, saat dihubungi Rabu (28/6/2023).

Ninik mengungkapkan berdasarkan data di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bantul kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai pertengahan tahun ini menurun jika dibandingkan dengan 2022 lalu. Ia tidak menyebut angka detailnya.

Namun penurunan itu diakuinya bisa saja ada kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak terlaporkan sampai Pemkab atau sampai ranah hukum.

BACA JUGA: Waduh, Belasan Sapi Kurban di Bantul Mengandung Cacing Hati

Terkadang masih ada keluarga yang menutupi kasus-kasus kekerasan yang menimpa pada anak dan perempuan dengan alasan aib.

“Nah atas kondisi kondisi itu Satgas nanti sebagai kepanjangan tangan dari kami untuk menanganinya karena mereka ada di kalurahan-kalurahan bahkan sampai ke keluarga sehingga lebih tahu,” ucapnya.

Selain mencari kasus kekerasan perempuan dan anak, Satgas PPA juga diminta untuk melakukan pencegahan dini kekerasan pada perempuan dan anak dengan mendatangi sekolah-sekolah. Sosialisasi kekerasan di sekolah penting dilakukan karena di sekolah juga rawan bulying dan kekerasan anak.

Selain itu juga mendatangi tiap kapanewon untuk mendorong agar kapanewon juga turut aktif menumbuhkan kapanewon yang ramah perempuan dan layak anak. Setelah kapanewon juga mendatangi kalurahan-kalurahan agar tidak terjadi kasus kekerasan pada perempuan maupun pada anak.

Ninik menginginkan agar penanganan kekerasan pada perempaun dan anak ini komprehensif baik dari mitigasi maupun upaya hukum.  “Kekerasan pada perempuan dan anak ini harus kita selesaikan. Harus ada solusi supaya tidak terjadi lagi,” katanya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Satgas PPA ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen Pemkab Bantul untuk melindungi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Bantul.

“Satgas ini juga dapat memberikan akselerasi dalam pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak yang beberapa waktu yang lalu telah mendapatkan evaluasi lapangan untuk penilaian tahun 2023,” katanya.

Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Bantul untuk bersatu padu dan saling mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.