KLB Antraks Tunggu Pemkab Gunungkidul, Sekda DIY: Ada Penganggaran Khusus

Harianjogja.com, JOGJA—Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menyampaikan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) antraks masih menunggu keputusan dari Pemkab Gunungkidul sebagai daerah terjadinya (lokus) penyakit antraks.

Menurutnya, apabila status tersebut dinyatakan, maka sebenarnya akan mempercepat skema penganggaran untuk penanganan kasus tersebut.

“Kalau dinyatakan KLB sebenarnya ada percepatan penganggaran dan sebagainya, bisa keluar bantuan tidak terduga dan sebagainya. Tetapi belum dinyatakan sampai hari ini,” katanya saat ditemui di kompleks Kepatihan, Jumat (7/7/2023). 

BACA JUGA: Dinkes Gunungkidul Usulkan KLB Antraks, Wabup Ngeyel

Meski begitu, menurut Beny, dinas terkait telah berupaya melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

“Memang [KLB] harus ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten kota, baru ditetapkan gubernur untuk menjadi KLB. Kalau itu tidak terlaksana ya tindakan kami yang harus terlaksana dengan mengamankan objek, edukasi kembali agar yang terjadi kemarin tidak terulang,” katanya. 

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto menyampaikan hingga saat ini kebijakan penggantian kerugian atau asuransi bagi ternak yang mati karena antraks belum ada.

Meski begitu, menurut Sugeng dengan adanya kasus antraks ini, tidak menutup kemungkinan mekanisme tersebut dapat dilakukan. “Asuransi ternak dimungkinkan saya kira, namun belum dilakukan [belum ada kebijakan] untuk mengaturnya. Ada hal-hal, ada pihak penjamin, tetapi jawabannya [asuransi ternak] dimungkinkan. Namun pengkondisiannya perlu kita pikirkan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.