Kembangkan Sistem Air Minum Perkotaan, Sleman Terima Gelontoran Dana Rp1 Miliar dari Pusat

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman bakal mendapat gelontoran bantuan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) sebesar Rp1 miliar. Bantuan berupa dana pendampingan itu nantinya dipakai untuk pengembangan program air minum di Bumi Sembada. 

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menandatangani Berita Acara Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Program Air Minum Perkotaan melalui kegiatan National Urban Water Supply Project (NUWSP) di The Trans Resort Bali, Kamis (3/8/2023).

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengungkapkan Pemkab Sleman mendukung pengembangan program air minum. Dari bantuan yang diterima nantinya akan digunakan untuk pengadaan dan pemasangan pipa distribusi utama IPA Pendekan di Unit Prambanan 2 melalui PDAM Sleman.

Kustini berharap dengan dukungan komitmen tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sehingga ketersediaan air bersih dapat diwujudkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat.

"Semoga dengan adanya kesepakatan ini, ketersediaan air minum bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan nantinya bisa dimanfaatkan secara bijak juga. Sehingga mari dukung bersama untuk mewujudkan Sleman yang lebih sejahtera," kata dia melalui rilis, Kamis (3/8/2023).

BACA JUGA: Sudah Tercemar, Ini Bahaya Air Sumur Jogja Jika Dikonsumsi

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kementrian Dalam Negeri, Erliani Budi Lestari menuturkan penandatanganan berita acara digelar untuk merumuskan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Menurutnya kapasitas pemerintah daerah  belum memadai dalam pemenuhan kewajiban dasar pemenuhan air minum bagi masyarakat.

Dari pertemuan tersebut, Erliani berharap nantinya dapat dirumuskan upaya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air minum. Tak hanya itu dari pertemuan ini diharapkan juga menghasilkan komitmen bersama yang mampu menggerakkan daerah lain dalam menyelenggarakan sistem air minum.

"Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang dapat dipahami. Mengingat capaian akses air minum Indonesia masih di bawah rata-rata capaian negara lain di ASEAN," ujar Erliani.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo yang hadir dalam kegiatan tersebut mendorong Bupati, Walikota, dan DPRD untuk menyepakati komitmen sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah. Kesepakatan ini harus dijalankan secara serius. Sebab dikatakan Wamen, berdasarkan data yang ada Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia masih belum banyak menaruh perhatian terkait dengan pengelolaan air minum.

Sebagai langkah lebih lanjut, Kemeterian Dalam Negeri berinisiasi untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu mengelola PDAM dengan baik. Rencananya, penghargaan tersebut akan diberikan pada 2024 mendatang. Harapannya pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di seluruh Indonesia di tahun mendatang akan terpenuhi dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.