Sensus Ekonomi 2026 Mulai Digelar, BPS Jogja Data Usaha Digital
BPS Kota Jogja menggandeng RT/RW untuk mencegah penolakan saat Sensus Ekonomi 2026. Pendataan usaha digital jadi fokus utama.
PPDB Online - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus setelah banyak aduan terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam sistem tersebut.
Sebagai daerah yang menerapkan sistem tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya meyakini sistem tersebut masih diperlukan dan ampuh diterapkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Sehingga wacana PPDB zonasi dihapus sebaiknya perlu dipertimbangkan.
Belum lagi, DIY juga menerapkan Asesmen Standaridisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dirasa mampu menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar di DIY.
“Kalau kita lihat hasil saat ini, khususnya SMA/SMK, kita sudah menghasilkan produk lulusan yang basis zonasi dan kita melihat sekarang kan sudah cukup merata [kualitas pendidikannya],” katanya.
Berkat sistem tersebut, dengan melihat pemerataan lulusan SMA/SMK Negeri yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), menurut Didik, pendidikan di DIY telah merata.
“Kalau lulusan yang diterima di PTN, saya kira di masing-masing sekolah sudah merata. Artinya proses pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan input siswa itu sudah terasa dampaknya dengan zonasi itu,” katanya.
Menurut Didik pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait sistem zonasi PPDB dihapus. Apabila nantinya sistem PPDB zonasi dihapus, menurut Didik, kebijakan PPDB DIY akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menunggu kebijakan [terkait sistem zonasi PPDB dihapus], kalau muncul Peraturan Presiden terkait PPDB zonasi, kemudian modelnya mau seperti apa, kami menunggu, nanti daerah menyesuaikan,” katanya. Setelah banyak orang tua murid mengeluhkan terjadinya kecurangan dalam PPDB zonasi, kebijakan yang ada di DIY sejak tahun 2018 tersebut tengah dikaji Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS Kota Jogja menggandeng RT/RW untuk mencegah penolakan saat Sensus Ekonomi 2026. Pendataan usaha digital jadi fokus utama.
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
BPBD Bantul siapkan Rp20 juta untuk antisipasi El Nino. Potensi kekeringan dan kebakaran mulai dipetakan sejak dini.
Prabowo kunjungi Museum Marsinah Nganjuk, soroti sejarah buruh Indonesia dan perjuangan hak pekerja serta penghormatan pahlawan nasional.