DTSEN Dinilai Bermasalah, DPRD Jogja Minta Bansos Tak Terpaku Desil
DTSEN dinilai bermasalah karena desil warga berubah drastis. DPRD Jogja meminta bansos tetap mempertimbangkan verifikasi kondisi warga.
PPDB Online - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus setelah banyak aduan terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam sistem tersebut.
Sebagai daerah yang menerapkan sistem tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya meyakini sistem tersebut masih diperlukan dan ampuh diterapkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Sehingga wacana PPDB zonasi dihapus sebaiknya perlu dipertimbangkan.
Belum lagi, DIY juga menerapkan Asesmen Standaridisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dirasa mampu menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar di DIY.
“Kalau kita lihat hasil saat ini, khususnya SMA/SMK, kita sudah menghasilkan produk lulusan yang basis zonasi dan kita melihat sekarang kan sudah cukup merata [kualitas pendidikannya],” katanya.
Berkat sistem tersebut, dengan melihat pemerataan lulusan SMA/SMK Negeri yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), menurut Didik, pendidikan di DIY telah merata.
“Kalau lulusan yang diterima di PTN, saya kira di masing-masing sekolah sudah merata. Artinya proses pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan input siswa itu sudah terasa dampaknya dengan zonasi itu,” katanya.
Menurut Didik pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait sistem zonasi PPDB dihapus. Apabila nantinya sistem PPDB zonasi dihapus, menurut Didik, kebijakan PPDB DIY akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menunggu kebijakan [terkait sistem zonasi PPDB dihapus], kalau muncul Peraturan Presiden terkait PPDB zonasi, kemudian modelnya mau seperti apa, kami menunggu, nanti daerah menyesuaikan,” katanya. Setelah banyak orang tua murid mengeluhkan terjadinya kecurangan dalam PPDB zonasi, kebijakan yang ada di DIY sejak tahun 2018 tersebut tengah dikaji Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DTSEN dinilai bermasalah karena desil warga berubah drastis. DPRD Jogja meminta bansos tetap mempertimbangkan verifikasi kondisi warga.
Niatnya cuma beli satu, tapi setelah checkout ternyata pesanan yang sama masuk dua kali. Salah satu transaksi memang ingin dibatalkan, tetapi pembayaran sudah t
Ribuan wisatawan menyaksikan Sabetan Pencak 4 jam di Titik Nol Jogja, penutup Pencak Wisata Budaya 2026 yang mengusung regenerasi silat.
Hotspot karhutla Indonesia mencapai 18.065 titik pada 28 Agustus 2026. Kemenhut fokus mengendalikan kebakaran di enam provinsi prioritas.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.
Ledakan diduga akibat kebocoran gas di Bekasi melukai enam orang satu keluarga. Ayah dan anak meninggal setelah mengalami luka bakar parah.