Tak Hanya Tanah Kas Desa, Satpol PP DIY Bakal Tertibkan Penggunaan Sultan Grond Tanpa Izin

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Satpol PP DIY kini memperluas penertiban penggunaan tanah tanpa izin. Selain tanah kas desa, pemanfaatan Sultan Grond tanpa izin juga ditertibkan.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad  bakal menertibkan enam lokasi pemanfaatan Sultan Grond tanpa izin. Hal ini disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Pantai Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Kamis (17/8/2023).

“Enam tanah Sultan Grond  yang akan ditertibkan, lima lokasinya berada di Sleman dan satu di Gunungkidul,” kata Noviar kepada wartawan, Kamis siang.

Menurut dia, tugas Satpol PP bertambah karena tidak hanya menertibkan tanah kas desa (TKD). Hal ini tak lepas adanya permintaan dari Keraton Yogyakarta untuk membantu penertiban penyalahgunaan Sultan Grond.

“Tidak memiliki izin pemanfaatan [kekancingan]. Biasanya yang melanggar berupa bangunan dan usaha,” katanya.

Disinggung mengenai pemanfaatan tanah Sultan Grond tanpa izin, ia mengakui ada beberapa. Sebagai contoh di Gunungkidul ada satu lokasi diperuntukkan usaha, sedangkan di Kabupaten ada lima lokasi yang berfungsi untuk usaha, tapi juga ada yang dimanfaatkan sebagai lokasi pertambangan,” katanya.

Noviar menambahkan, sesuai dengan Peraturan Gubernur No.33/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan, maka penggunaan Sultan Grond harus memiliki izin berupa kekancingan dari Keraton Yogyakarta. Meski demikian, untuk bangunan atau lokasi usaha yang dipergunakan oleh penyerobot, tidak serta merta langsung dirobohkan, sama seperti ketika menertibkan tanah kas desa.

“Yang bersangkutan harus izin. Jadi, kami punya keistimewaan di bidang pertanahan terkait tanah Kasultanan dan Kadipaten. Layaknya mau memakai tanah seseorang harus memiliki izin dari pemiliknya,” katanya.

BACA JUGA: Wilayah Sleman Diklaim Aman dari Bencana Kekeringan

Disinggung mengenai penertiban tanah kas desa di Gunungkidul, Noviar ada tiga lokasi, yang kesemuanya berada di Kapanewon Wonosari. Meski demikian, eksekusi belum bisa dikarenakan hasil dari persidangan dinilai masih kurang.

“Sidangnya belum lama. Sebab, untuk penertiban harus didahului surat teguran dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,” katanya.

Menurut dia, upaya penertiban tetap akan dilakukan, namun prosesnya masih menunggu keluarnya surat peringatan dari dinas terkait. “Kami masih menunggu. Kalau sudah, maka akan kami tertibkan,” katanya.

Terpisah, Lurah Girimulyo, Panggang, Sunu Raharjo mengatakan, pihaknya tidak gegabah untuk memanfaatkan tanah kas desa maupun Sultan Grond. Menurut dia, sudah ada wacana membuka wisata baru tentang susur goa di wilayahnya.

Namun, sambung Sunu, hal tersebut belum bisa direalisasikan karena terkendala lahan berupa Sultan Grond. “Sekarang masih dalam proses perizinan. Kalau sudah selesai, baru digarap jalannya. Untuk saat ini karena izin dari Kraton [Ngayogyakarta] belum turun, maka tidak berani menggarap, sebab takut kualat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.