Mulai Tahun Depan, 8.000 Lansia di DIY Bakal Terima Bantuan Senilai Rp300.000 per Bulan

Harianjogja.com, JOGJA—Sedikitnya 8.000 warga lanjut usia (lansia) di DIY akan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan ekstrem berupa bahan kebutuhan pokok senilai Rp300.000 setiap bulannya mulai 2024 mendatang.

Program yang memakai Dana Keistimewaan DIY tersebut kurang lebih menelan anggaran sebanyak Rp28,8 miliar.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih menjelaskan sasaran penerima bantuan memang dikhususkan bagi warga lansia lantaran usia harapan hidup (UHH) dari kelompok itu lebih tinggi se-Indonesia dengan angka 75,08 tahun.

Sementara jumlah warga miskin ekstrem di wilayah setempat tercatat masih cukup tinggi yakni sebanyak 43.000 atau 1,08% dan didominasi oleh kalangan lansia. 

Endang menyebutkan bahwa sasaran yang ditetapkan itu merupakan data yang diperoleh dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem [P3KE] wilayah setempat. "[Data] Sasarannya dari Bappeda kabupaten/kota dan provinsi, berjenjang dari bawah semua lapor ke kami dan ditandatangani oleh bupati dan wali kota," kata Endang, Senin (25/9/2023). 

"Ini baru kami rapatkan untuk persiapan penyaluran, mereka dapat bantuan sebesar Rp300.000 per orang dalam bentuk barang, jadi kebutuhan dasar yang diterima. Pergub, juknis dan yang lain baru kami siapkan. Teknisnya belum final jadi baru rencana dan pembahasan," katanya.

BACA JUGA: Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional: Lansia Potensi Besar, Bukan Beban Negara

Menurut Endang jumlah penerima bantuan itu memang tidak merata di seluruh kabupaten/kota. "Paling banyak memang dari Sleman dan Gunungkidul karena ada daerah seperti Kulonprogo yang sudah punya anggaran sendiri untuk pengentasan kemiskinan dengan APBD, jadi supaya tidak dobel maka dia lebih sedikit dari daerah yang lain," ujarnya. 

Untuk jenis bantuan berupa barang kebutuhan pokok yang akan disalurkan berikut teknisnya masih dibahas sampai sekarang. Bantuan itu akan mulai disalurkan per Januari 2024 mendatang. "Rencananya program ini memang berkelanjutan ya dan dievaluasi setiap tahun, misalkan 2024 setahun selesai kami evaluasi untuk 2025. Rencananya memang berkelanjutan dan kita selesaikan sampai kemiskinan ekstrem nol persen," imbuhnya. 

Endang menambahkan, program ini memang khusus menyasar bagi warga dengan status kemiskinan ekstrem. Penyaluran dan pendataannya dilakukan secermat mungkin agar tidak tumpang tindih dengan penyaluran bantuan program kemiskinan lainnya.

"Memang ada program PKH, BPNT, dan pemberdayaan lain juga ada. Maka secara bersama kita angkat semua jadi tidak ada yang tumpang tindih, maka harus bareng dilaksanakan, kalau dia lansia maka keluarganya yang lain untuk bumil, balita, dan anak sekolah bisa lewat PKH dan satu keluarga itu bisa diangkat," kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.