DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Sosial DIY menghentikan sementara pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penerima yang terindikasi terlibat judi online (judol). Mereka diberikan kesempatan untuk klarifikasi benar atau tidaknya terlibat judol.

Berdasarkan data Dinas Sosial DIY, total penerima bansos yang terindikasi terlibat judol sebanyakk 7.001 orang, dengan rincian Sleman 1.106 orang, Kota Jogja 938 orang, Bantul 1.711 orang, Gunungkidul 2.397 orang dan Kulonprogo 849 orang.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan penerima bansos yang terindikasi teribat judol tersebut dihentikan sementara pemberian bansosnya. “Itu sementara kita berhentikan. Ini kebijakan Kementerian Sosial,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Selama pemberhentian sementara tersebut, pihaknya memberikan kesempatan untuk klarifikasi. “Kami memberikan ruang masukan dari masyarakat yang dinyatakan terindikasi judol tadi. Ini yang kita sampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menginformasikan ke masyarakat,” katanya.

Klarifikasi diperlukan karena indikasi tersebut baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melihat rekening penerima terlibat judol. “Artinya, ini yang kita cek benar tidak? Kalau dari hasil transferan terlihat digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan,” katanya.

Selain itu klarifikasi juga masih perlu dipastikan lagi, karena bisa saja mengaku tidak menggunakan uang untuk judol, tapi sebenarnya ada anggota keluraga lain yang menggunakannya. “Kalau mendapat laporan ‘saya nggak benar judi’, kita tidak serta-merta menerima begitu saja,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya bansos diterima oleh istri, bisa saja suaminya menggunakan untuk judol. “Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata yang berjudi adalah anggota keluarganya. Sama saja. Yang kita bantu itu keluarga,” kata dia.

Ia juga menekankan kepada masayrakat jika bansos hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dan sifatnya tidak selamanya. “Bansos itu sementara, dalam masa krisis sosial. Ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, tidak punya aset, tidak punya pendidikan, itu yang kita bantu,” ujarnya.

Ketika sudah mampu lebih mandiri, pemerintah menyediakan program pemberdayaan sosial. “Bagaimana mereka kita dampingi, bagaimana kita gali skill mereka. Dia bisa usaha apa, bisa kerja apa. Baru nanti kita bantu, kita beri bimbingan teknis skill,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.