Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Telusuri Potensi Tersangka Baru Selain Listyo Sigit Cs
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengoptimalkan beberapa program sebagai strategi untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun depan. Angka kemiskinan ekstrem di Bumi Handayani mencapai 6.390 jiwa.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul mengatakan program utama pengentasan kemiskinan ekstrem meliputi padat karya, pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan UMKM, kelompok usaha bersama fakir miskin, Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah, dan pendampingan petani.
"Kami yakini program tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu dan memberdayakan mereka, sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Gunungkidul," kata Sunaryanta, Sabtu (13/10/2023)
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata dia, saat ini jumlah kemiskinan ekstrem di Gunungkidul mencapai 6.390 jiwa yang 5.000an jiwa diantaranya telah ikut Program Keluarga Harapan (PKH) dan memperoleh sembako. Sementara itu total kemiskinan secara makro di Gunungkidul jumlahnya mencapai 143.620 jiwa.
"Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen, pemkab mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menekan kemiskinan dan mengaktifkan kolaborasi lintas sektor dari pusat dan daerah," katanya.
Lebih lanjut Sunaryanta mengatakan ada tiga program utama untuk menghapus kemiskinan ekstrem meliputi bantuan sosial guna mengurangi beban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
BACA JUGA: 6.390 Keluarga di Gunungkidul Miskin Ekstrem
Terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Gunungkidul dalam rangka penurunan angka kemiskinan ekstrem, lanjutnya, Pemkab Gunungkidul melaksanakan percepatan melalui kegiatan bansos, jaminan layanan kesehatan melalui PBI BPJS, stimulan jamban sehat, PKH, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberian sembako, layanan air bersih dan sanitasi.
"Penurunan jumlah kantong kemiskinan dilakukan melalui keterjangkauan akses infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dan listrik), dan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta meningkatkan konektivitas wilayah," katanya.
Sebelumnya Anggota DPRD Gunungkidul Sugito meminta Pemkab Gunungkidul memperbanyak program untuk percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Saat ini kemiskinan di Gunungkidul lebih dari 16 persen.
"Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemkab dalam menangani hal itu dan mohon dijelaskan progres terkait hal itu," kata Sugito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ESDM menjelaskan dasar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan menegaskan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah tambang.
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Importir Cina menolak waiver clause dalam kontrak batu bara baru. Ketidakpastian pasokan berisiko menggerus pangsa pasar Indonesia.
Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan ormas terhadap pabrik BYD di Subang.
Pemkab Bantul berharap uji coba MBG prasmanan di MAN 2 menjadi bahan evaluasi sebelum pola penyajian baru diterapkan lebih luas.