Muktamar ke-35 NU Ricuh, Kader Adu Jotos di Pintu Gerbang Ponpes Tambakberas Jombang
Muktamar ke-35 NU di Jombang ricuh setelah massa pendukung Gus Yusuf memprotes aturan masa iddah politik bagi calon Ketum PBNU.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan tujuh kecamatan/kapanewon sebagai lokus program percepatan pengentasan kemiskinan karena angka kemiskinan di wilayah ini sebesar 15,86 persen. Tercatat ada 6.390 keluarga di Gunungkidul yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Ajie Saksono di Gunungkidul, Senin (23/1/2023), mengatakan keberadaan keluarga miskin berada di seluruh kapanewon.
Meski demikian, untuk sasaran program difokuskan di tujuh kapanewon yang meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo.
“Diperkirakan jumlah warga yang membutuhkan program pengentasan sebanyak 72.611 KK. Dari jumlah ini yang masuk kategori kemiskinan ekstrem [paling miskin] ada 6.390 keluarga,” kata Ajie Saksono.
Ia mengatakan ada sejumlah target yang harus dicapai dalam upaya penanggulangan. Sasaran yang ingin dicapai di antaranya terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
“Ini dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) hingga pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung upaya penanggulangan,” katanya.
Selain itu, ada juga program terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Sasaran ini dilakukan dengan berbagai program seperti pemberdayaan pemuda, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, pertanian.
“Tahun ini pagunya sudah ada, tapi untuk besarannya harus merekap terlebih dahulu, jumlah pastinya,” katanya.
Dia menjelaskan, jumlah keluarga miskin yang masuk dalam sasaran penanggulangan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 412/KPTS/2022. Adapun program penanggulangan tertuang dalam Perbup Nomor 101/2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022-2026.
“Perbup ini menjadi landasan untuk upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul,” katanya.
Ajie mengatakan pada 2022, Pemkab Gunungkidul berhasil dengan skenario tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada 2022, angka kemiskinan 18,69 persen menjadi 15,86 persen.
Aji mengatakan pada 2022, Pemkab mengalokasikan Rp85,6 miliar agar kemiskinan di Gunungkidul bisa turun. Alokasinya dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang meliputi 30 program dan tersebar di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun pelaksanaannya juga melibatkan 18 kapanewon di Gunungkidul.
“Jadi penanganannya dilakukan secara lintas sektor. Prosesnya juga melibatkan kelurahan, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” katanya.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan masih banyak tugas yang harus dilakukan karena untuk mencapai target kemiskinan di bawah 10 persen membutuhkan kerja keras. Sunaryanta pun mengaku realistis dalam pelaksanaannya karena terpenting angkanya bisa terus diturunkan.
BACA JUGA: Curhat Pedagang Teras Malioboro 2 Berkali-kali Direlokasi
“Rata-rata setiap tahunnya hanya satu persen. Pada 2022 hampir mencapai dua persen, ini sudah luar biasa. Yang jelas, pemkab terus berupaya dalam program penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Muktamar ke-35 NU di Jombang ricuh setelah massa pendukung Gus Yusuf memprotes aturan masa iddah politik bagi calon Ketum PBNU.
BMKG memperbarui sebaran abu vulkanik Anak Krakatau Senin pagi. Abu terpantau hingga 50.000 kaki dan berpotensi mengganggu penerbangan.
BNPB menyiapkan OMC untuk membantu meluruhkan abu erupsi Anak Krakatau di Jakarta, Banten, dan Lampung setelah kondisi memungkinkan.
Iran akan menetapkan zona maritim terbatas baru di luar Selat Hormuz. Kapal yang masuk kawasan tersebut akan dimasukkan daftar sanksi.
DPRD Kota Jogja menyoroti biaya listrik dan pemeliharaan balai RW yang masih ditanggung warga secara swadaya dan meminta Pemkot turun tangan.
BMKG menyebut abu vulkanis Anak Krakatau berpotensi bergerak ke Jawa tergantung perubahan arah dan kecepatan angin.