4 PNS Gunungkidul Disanksi, Pelanggarannya Berujung Turun Jabatan
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul melaunching Gerakan Gumregah Asasta untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan di Bumi Handayani.
Upaya pengentasan kemiskinan ini tidak hanya melibatkan tim dari pemkab, namun juga melibatkan pihak ketiga melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan, program pengentasan kemiskinan sudah menunjukan penurunan signifikan. Hal ini terlihat dalam kurun dua tahun terakhir yang menurun dari 17,69% menjadi 15,89%.
BACA JUGA: Terbaru dari Sleman! Buka Peluang Usaha Tani Organik Berbasis Kawasan
Diperkirakan di 2023 juga mengalami penurunan yang signifikan, meski data masih diolah di BPS. “Datanya masih ada di BPS, tapi kami yakin akan terus menurun jumlah keluarga miskin di Gunungkidul,” kata Aldian kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).
Menurut dia, upaya penanggulangan kemiskinan akan terus dilakukan. Adapun prosesnya tidak hanya melibatkan 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemkab, tapi juga ada kolaborasi dengan Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.
Selain itu, pengentasan juga mengajak pihak ketiga melalui Forum CSR yang sudah terbentuk di Gunungkidul. “Mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik, maka hasilnya bisa lebih dioptimalkan lagi,” katanya.
Sinergitas yang baik ini sudah terlihat adanya kesepakatan bersama melaunching Gumregah Asasta. Gerakan untuk bersama-sama menuju kesejahteraan Masyarakat melalui penanganan kemiskinan yang melibatkan banyak pihak.
Aldian berharap dengan Gerakan ini yang dibarengi berbagai program yang dijalankan pemkab bisa berdampak positif. Terlebih lagi, di 2024 pemkab menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 13%.
“Kami berterimakasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini dalam upaya penanganan kemiskinan. Harapannya dengan Gerakan Gumregah Asasta dapat mendukung penyelesaian permasalahan dengan tema sesuai prioritas, seperti penanganan kemiksinan biar lebih efektif lagi,” katanya.
BACA JUGA: Akhirnya! 3 Keluarga Penghuni Terakhir Bukit Kembang Gunungkidul Sudah Pindah
Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda Gunungkidul, Purnomo Sumardamto mengatakan, partisipasi pihak ketiga untuk penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul sudah terlihat melalui Forum CSR.
Ia mencatat tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang digelontorkan melalui Forum CSR sudah mencapai Rp6,3 miliar di 2023. Adapun rinciannya, sebanyak Rp1,96 miliar untuk bantuan langsung, Rp4,14 miliar untuk program bina sosial dan lingkungan serta Rp226,7 juta dipergunakan dalam program kemitraan.
“Mudah-mudahan partisipasi ini bisa terus ditingkatkan sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dioptimalkan lagi,” kata Damto, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, untuk program banyak kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh dalam bina sosial dan lingkungan dilaksanakan program perbaikan rumah atau tempat ibadah. Sedangkan didalam program bantuan langsung diwujudkan dalam pasar murah, bantuan air bersih hingga bantuan kebencanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Sejak diresmikan tahun lalu, Griya Batik Jogja mulai disiapkan sebagai ruang edukasi sekaligus promosi batik Jogja
September 2026 tidak memiliki tanggal merah dari libur nasional dan cuti bersama. Simak daftar hari Minggu dan tanggal penting sepanjang September.
Pendaftaran KIP Kuliah 2026 masih dibuka hingga 31 Oktober. Cek syarat, jadwal, bantuan biaya hidup, dan cara daftar KIP Kuliah terbaru.
Java United menjual tiket laga kandang Super League 2026/2027 mulai Rp15.000. Harga ini memecahkan rekor tiket termurah yang sebelumnya dipegang Persik.
DPRD Gunungkidul meminta Pemkab mendata ulang aset daerah untuk mencegah bangunan mangkrak dan mengoptimalkan potensi PAD.