Gaji ASN dan PPPK Pemkot Jogja Aman hingga Akhir Tahun
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.
Satpol PP Bantul melakukan pembongkaran baliho di salah satu ruas jalan Kabupaten Bantul, Selasa (28/11/2023). (Dok. Humas Pemkab Bantul)
Harianjogja.com, BANTUL–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bantul membongkar beberapa baliho yang melanggar Perda Reklame.
Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Sri Hartati menyampaikan pihaknya telah memetakan beberapa baliho yang melanggar Perda Reklame. Dari pemetaan tersebut, telah dilakukan pembongkaran sembilan baliho yang berada di lokasi yang berbeda.
Baca Juga: Catat! Alat Peraga Kampanye di Sleman Dilarang Dipasang di Titik Ini
Dia menyampaikan beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam baliho tersebut antara lain tidak berizin. Beberapa baliho yang dibongkar kerangka juga telah keropos, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Sementara, menurut dia, sebelumnya Satpol PP Kabupaten Bantul telah melakukan pembongkaran 3 baliho dan melakukan beberapa teguran terhadap pemasang baliho yang tidak berizin. Baliho yang ditertibkan tersebut merupakan baliho komersial.
Baca Juga: ASN dan Perangkat Desa Dilarang Ikut Kampanye Pemilu, KPU-Bawaslu: Melanggar, Sanksinya Tegas
“Kewajiban penyelenggara baliho selain mengurus perizinan, juga harus melaksanakan kewajiban bayar pajak dalam hal ini mengurus retribusi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (29/11/2023).
Saat ini menurut dia masih ada beberapa baliho yang tidak sesuai ketentuan yang belum dibongkar. Beberapa di antaranya karena izin pemasangan baliho yang telah habis dan belum diperpanjang.
“Untuk titik yang lain [baliho tidak sesuai Perda Reklame], sudah kami kirimkan teguran juga. Kalau masih didiamkan, ya kami jadikan target pembongkaran,” katanya.
Baca Juga: Pemilu 2024 Makin Dekat, Banyak Spanduk Kampanye Melanggar Aturan Reklame di Jogja
Dia menyampaikan penyelenggaraan reklame dan media informasi telah diatur dalam Perda Kabupaten Bantul No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
“Kami mengimbau agar pelaku atau penyelenggara reklame untuk tetap mengikuti aturan dan regulasi di Kabupaten Bantul,” katanya.
Dia menyampaikan apabila ada baliho yang melanggar Perda tersebut, Satpol PP Kabupaten Bantul telah mengirimkan teguran terlebih dahulu, namun apabila dihiraukan, maka Satpol PP Kabupaten Bantul akan membongkar baliho tersebut.
“Sebelum kami melakukan pembongkaran hari ini, kami sudah kirimkan surat teguran. Ketika selama 7 x 24 jam surat tersebut tidak diindahkan, maka kami bongkar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.
Pemkot Jogja menyiapkan program MALIKA setelah 31 dispensasi nikah diajukan pada 2024 untuk mendampingi keluarga muda dan menekan berbagai risiko.
Bank Jateng tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai Bank Pembangunan Daerah
PAN menilai usulan Pilkada tanpa wakil kepala daerah layak dikaji. Evaluasi sistem dinilai penting untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan daerah.
Investasi enam perusahaan tekstil hingga Agustus 2026 diproyeksikan membuka 9.000–9.800 lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
BBWSSO menormalisasi Sungai Serang di Kulonprogo sepanjang Agustus 2026 untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga pasokan air irigasi.