Kota Jogja Siapkan Lahan Pembuangan Sampah di TPA Piyungan, Status Pinjam Pakai

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja mulai menyiapkan lahan guna difungsikan sebagai tempat pengolahan sampah di TPA Piyungan menyusul akan diberlakukannya desentralisasi sampah pada awal tahun mendatang. Lahan yang difungsikan di TPA Piyungan itu berstatus pinjam pakai dari Pemda DIY lantaran kurangnya lahan yang memadai di Kota Jogja. 

Penjabat Walikota Jogja Singgih Raharjo mengatakan, persiapan menuju program desentralisasi sampah di Kota Jogja terus dikebut. Dalam waktu dekat sebagian lahan di TPA Piyungan akan siap difungsikan menampung dan mengolah sampah dari Kota Jogja sebagai upaya mewujudkan program desentralisasi sampah. 

BACA JUGA : Mulai Besok, TPA Piyungan Dibuka secara Terbatas, Segini Pembagian Volume Sampah Tiap Daerah

"Kami siapkan di awal 2024, mulai menyiapkan lahan di TPA Piyungan untuk kami investasikan dua modul peralatan pengelolaan sampah yang outputnya adalah Refuse Derived Fuel [RDF]," kata Singgih Jumat (1/12/2023). 

Singgih menyebutkan, status lahan yang dipakai di TPA Piyungan itu masih merupakan aset kepemilikan dari Pemda DIY, hanya saja penggunaannya dilakukan dengan kesepakatan pinjam pakai. Namun Singgih belum membeberkan berapa biaya yang dibayarkan Pemkot Jogja dalam penggunaan lahan itu.

"Lewat desentralisasi pengelolaan sampah maka hitung-hitungan kami selain yang sudah kita lakukan seperti peningkatan kapasitas di Piyungan, Karangmiri, kerja sama dengan swasta, kemudian di masyarakat dengan gerakan Mbah Dirjo serta program-program lain, masih ada sisa sampah yang belum kita olah. Makanya kita gunakan skema pinjam pakai," terangnya.

Sebelumnya Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, Pemda DIY menargetkan paling lambat triwulan kedua 2024 kabupaten/kota sudah bisa menjalankan program desentralisasi sampah. Oleh karenanya dia mendorong pada APBD Perubahan (APBDP) 2023, tiap wilayah sudah melakukan pengadaan peralatan dan sarana prasarana penunjang untuk program desentralisasi sampah. 

"Triwulan kedua itu paling lama, kabupaten/kota kan butuh pengadaan peralatan, makanya saya minta pengadaan peralatan di APBDP sudah harus ada. Misalnya dia kuotanya 10, paling tidak di perubahan 1/3 sudah selesai tinggal nanti sisanya dirampungkan sampai dengan triwulan kedua 2024, jadi Agustus 2024 selesai tugas provinsi dalam mengawal masalah sampah di kabupaten/kota," jelasnya. 

Meski memasang target desentralisasi sampah harus sudah selesai berjalan paling lambat triwulan kedua tahun depan, Beny mengaku bahwa Pemda DIY tetap punya program antisipasi jika desentralisasi sampah tidak berjalan sesuai dengan rencana. "Namanya perencanaan kan ada yang berhasil ada yang tidak. Kita antisipasi tidak berhasilnya, tapi kan kita harapkan pasti berhasil, makanya harus dikawal," jelas Beny. 

BACA JUGA : Tinjau TPA Piyungan, Pemkot Jogja Buka Kemungkinan Pengelolaan Sampah Berteknologi RDF

Dari tiga kabupaten/kota yang selama ini bergantung dengan TPA Piyungan soal pembuangan sampah, Beny menyatakan hanya Kota Jogja yang harus didorong secara maksimal agar punya program yang progresif untuk menangani masalah sampah. Dua kabupaten lain seperti Bantul dan Sleman disebutnya sudah cukup siap menjalankan desentralisasi sampah.

"Memang pengadaan peralatan butuh waktu, sehingga pas APBDP sudah ada kabupaten/kota yang melakukan pengadaan itu langkah baik. Mulai Januari terpasang, lahannya siap, Juni sudah mulai, seperti Sleman yang jauh lebih siap juga Bantul, hanya tinggal Kota Jogja yang dipaksa dalam tanda kutip, harus bergerak, kalau tidak ya ga selesai-selesai," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.