Anggota DPRD Gunungkidul dari PKB Terancam PAW, Ini Sebabnya
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
Ilustrasi pemasangan alat peraga kampanye serampangan. - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman terus mendata pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Total hingga sekarang telah ditemukan 2.261 baliho maupun gambar yang melanggar aturan.
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, upaya pendataan APK selama masa kampanye terus dilakukan. Pendataa ini melibatkan tim dari panwas kapanewon hingga petugas pengawas di masing-masing kalurahan.
Ia menjelaskan, hingga sekarang sudah ada 3.075 APK yang terpasang. Hanya saja, Arjuna mengakui pemasangan melanggar aturan sebanyak 2.261 APK.
Tindak lanjut dari temuan ini, Bawaslu Sleman sedang Menyusun rekomendasi untuk penertiban hasil penggawasan tahap pertama. Rencannya, penertiban akan menyasar sebanyak 478 APK.
“Masih proses dan nantinya terus dilakukan secara berkelanjutan per minggunya. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia meminta kepada partai politik maupun caleg untuk benar-benar memperhatikan APK yang dipasang. Selain harus sesuai aturan, pemasangan juga harus benar agar tidak berbahaya dan merugikan masyarakat. “Harus dipasang dengan kokoh dan terpenting tidak melanggar aturan yang berlaku,” katanya.
BACA JUGA: Kusir Andong Malioboro Janji Tidak Akan Nuthuk Harga, Cek Tarif Normalnya
Analis Dokumen Perizinan pada Kelompok Subtansi Bangunan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman, Adhi Pradana mengatakan, perizinan pemasangan APK diatur dalam Peraturan Bupati No.10/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ia menjelaskan, pemasangan reklame terbagi konstruksi dan nonkonstruksi.
Hasil indenfikasi yang dilakukan, kebanyakan pemasangan APK termasuk yang nonkontruksi. “Bentuknya banyak yang berupa spanduk, umbul-umbul, banner maupun baliho,” katanya.
Dalam pemasangan alat peraga kampanye, lanjut dua, juga aturan yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, APK tidak boleh dipasang dengan menghalangi rambu lalu lintas, terpasang di tiang Listrik, tiang telepon maupun APILL. “Kami mengimbau dalam pemasangan APK untuk mengurus izin dikarenakan prosesnya mudah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
Polda DIY menyebut tiga dari 24 personel yang diperiksa terkait kerusuhan 10 November diduga melakukan pelanggaran dan ditempatkan di Patsus.
Leo-Daniel lolos ke final Hong Kong Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan. Daniel masih dalam pemulihan cedera.
OJK mencatat jumlah BPR di DIY turun menjadi 51 hingga triwulan III 2026. Konsolidasi didorong untuk memperkuat modal dan penyaluran kredit.
Le Tour de Anesthesia 2026 mengajak 126 pesepeda menempuh rute 96 kilometer untuk menikmati lanskap Jogja dan sekitarnya
Daftar UMK DIY 2026 di lima daerah dibandingkan UMP 2027 Rp2,725 juta. Simak jadwal penetapan UMK terbaru.