TPR Baron Gunungkidul Terapkan Pembayaran Cashless 12 Mei
TPR Baron Gunungkidul mulai terapkan pembayaran cashless 12 Mei 2026 untuk tekan kebocoran retribusi wisata.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman mengusulkan tambahan pegawai sebanyak 700 formasi di 2024. Meski demikian, untuk kepastian masih menunggu pengumuman kuota formasi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Pusat.
Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono mengatakan pegawai di lingkup pemkab masih belum ideal. Oleh karenanya, upaya pengajuan penambahan pegawai terus dilakukan setiap tahunnya.
Untuk penambahan di 2024, pemkab diberikan tenggat waktu hingga 31 Januari guna mengajukan pengisian formasi kepegawaian yang masih dinilai kurang. Menurut dia, kepastian jumlah masih dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait dengan pembiayaan untuk gaji dan lain sebagainya.
Meski demikian, ia mengakui sudah ada gambaran terkait dengan usulan dikarenakan pengajuan diperkirakan mencapai 700 formasi. Jumlah ini disesuaikan dengan PNS yang pensiun mencapai 600 orang per tahunnya.
Baca Juga:
Pemkab Sleman Klaim Kekurangan 17.000 Pegawai
Puluhan ASN Sleman Peroleh Promosi dan Rotasi Jabatan
Mundur Setelah Diterima, 2 Calon PPPK di Sleman Kena Sanksi
Di sisi lain, Pemkab Sleman juga berkomitmen untuk menambah pegawai agar jumlahnya bisa ideal. “Kira-kira 700 formasi yang kami ajukan ke Pemerintah Pusat di tahun ini,” kata Pramono, Jumat (19/1/2024).
Menurut dia, rekrutmen di tahun ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan di tahun-tahun sebelum. Pasalnya, di 2024 formasi tidak hanya untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), tapi yang diajukan juga ada yang CPNS. “Sekarang masih dikaji formasi pasti yang diajukan karena ada waktu hingga 31 Januari,” kata Pramono.
Meski berhak mengusulkan, ia mengakui kepastian formasi untuk rekrutmen ASN sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat. “Kewajiban kami hanya mengusulkan, tapi untuk penentuan kuota formasi kewenangan ada di Pusat,” katanya.
Analis Sumber Daya Manusia dan Aparatur, BKPP Sleman, Suryana menambahkan, untuk sekarang masih menyelesaikan proses tahapan rekrutmen P3K di 2023. Menurut dia, calon P3K yang diterima sudah diumumkan beberapa waktu lalu.
“Saat ini sedang proses pengusulan Nomor Induk Kepegawaian [NIK] ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Suryana menjelaskan untuk seleksi P3K yang diterima sebanyak sebanyak 849 pendaftar. Jumlah ini terdiri dari guru sebanyak 488 orang, tenaga Kesehatan 255 orang dan tenaga teknis sebanyak 106 orang.
Meski demikian, ia mengakui setelah proses pemberkasan dilakukan ada dua orang yang diterima memilih mengundurkan diri. Calon mundur ini berasal dari guru dan tenaga teknis.
“Jadi untuk guru yang diterima hanya 487 pendaftar dan tenaga teknis sebanyak 105 pendaftar,” katanya. (David Kurniawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TPR Baron Gunungkidul mulai terapkan pembayaran cashless 12 Mei 2026 untuk tekan kebocoran retribusi wisata.
Polisi selidiki keributan di Tegalrejo Jogja yang viral di media sosial. Diduga terjadi penganiayaan usai cekcok di jalan.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.