Pembangunan Asrama Haji di Kulonprogo Diminta Dipercepat

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo diminta melakukan percepatan pengerjaan asrama haji di Kapanewon Kokap untuk menumbuhkan kawasan ekonomi baru di wilayah ini. Hal ini diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo, Muhtarom Asrori.

"Pembangunan asrama haji di Hargomulyo, Kabupaten Kulonprogo akan berdampak positif bagi daerah dan pelaku UMKM hingga kuliner," kata Muhtarom di Kulonprogo, Jumat (26/1/2024).

Ia mengatakan berdasarkan rekomendasi Pansus Asrama Haji DPRD Kulonprogo mendorong Pemerintah Kabupaten setempat agar percepatan pengurusan kekancingan tanah. Jika dalam lokasi tanah tersebut terdapat hak guna dari perangkat/warga/kelurahan, maka agar dicarikan pengganti terlebih dahulu.

"Perencanaan yang telah disusun oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kulonprogo agar dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Agama secara berjenjang," katanya.

BACA JUGA: 150 KK Huni Lahan Tanah Kas Desa Banguntapan, Dispertaru Serahkan Penegakan ke Pemda DIY

Selain itu, lanjut Muhtarom, Kementerian Agama agar melakukan usaha secara serius terhadap penganggaran rencana pembangunan asrama haji di Kabupaten Kulonprogo, dengan pendekatan kepada Bappenas maupun Kementerian Keuangan RI.

"Bilamana rencana keberadaan Asrama Haji di Kabupaten Kulonprogo benar-benar terwujud, maka perlu adanya kerja sama yang terukur antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Kementerian Agama, terkait tata kelola, sehingga dapat sebagai potensi penambahan pendapatan asli daerah," katanya.

Menurut dia, penjabat bupati dengan kemampuan melobi untuk segera merencanakan dan mewujudkan dengan Kementerian Agama dalam MoU kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan asrama haji, dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan badan usaha yang ada di Kulonprogo.

Adapun hal yang perlu disiapkan, yakni pengelolaan asrama meliputi persiapan fisik mulai dari perbaikan dan penyempurnaan asrama, kegiatan yang berhubungan dengan mobilitas kendaraan, pelayanan pengguna asrama dan kesehatan, pelayanan makan dan pelayanan keamanan.

Tiga hal penting yang menjadi domain kabupaten yaitu persoalan tanah, akses jalan dan perizinan agar diselesaikan secara cepat, tepat, terukur sesuai kewenangan, serta mendorong dan memastikan berbagai hal yang harus dilakukan oleh instansi lain bisa terlaksana sesuai rencana, seperti penunjukan YIA menjadi bandara embarkasi, pengurusan izin kekancingan tanah berjalan lancar dan memastikan pembangunan asrama haji embarkasi dimulai maksimal tahun 2024.

"Pemkab Kulonprogo juga harus memastikan anggaran pembangunan akses jalan, memastikan akses dari lokasi asrama haji embarkasi ke YIA menggunakan jalan tol dan memastikan ada ruang UMKM di lokasi asrama haji," katanya.

Penjabat Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pembangunan asrama haji direncanakan di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo.

Lokasi tersebut merupakan hibah dari aset tanah Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan Serat Palilah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Nomor 002/SP/DDS/X/2022. "Serat palilah tersebut tentang hibah barang milik negara kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara