Kejahatan DIY Merajalela, Penjaga TPR Parangtritis Disabet Celurit
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Ilustrasi bantuan
Harianjogja.com, JOGJA—Jelang hari pencoblosan, tensi politik terus meninggi, tak terkecuali di DIY. PDIP DIY menanggapi pernyataan Golkar DIY yang merespsons keras pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto soal dugaan penimbunan bantuan sosial (bansos) di kantor Golkar DIY. Golkar menyebut pernyataan Hasto itu tidak dilengkapi dengan data akurat, sedangkan PDIP DIY mengatakan Golkar tidak paham soal bahasa.
"Jadi kalau di awal pernyataan [Hasto] itu kan sebenarnya substansi persoalannya mendegradasi bansos, apa hubungannya dengan maling teriak maling, Gandung [Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman] itu enggak ngerti semantik," kata Sekretaris PDIP DIY, Totok Hedi Santoso, Senin (5/2/2024).
Menurut Totok, pernyataan Hasto itu sebenarnya mengkritik substansi pembagian bansos yang belakangan ini marak dilakukan pemerintah menjelang Pemilu, bukan menuduh Golkar DIY yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan elektoral semata.
Hal itu, kata Totok, wajar saja jika Golkar DIY memperoleh bansos itu dengan cara yang benar. "Kalau kita lihat substansi persoalan ini kan bansos yang digunakan hari-hari ini mendegradasi tujuan bansos yang sesungguhnya, bahwa Gandung bilang dia bisa seperti itu ya mangga itu kebiasaan dia, yang dikatakan Sekjen itu menurut saya itu hanya perlu hati-hati menggunakan bansos di masa Pemilu ini," jelasnya.
Totok juga menampik bahwa pernyataan Hasto bermakna adanya penyimpangan dalam penyaluran bansos oleh pemerintah belakangan ini. Penyaluran bansos dalam konteks yang disalurkan oleh Golkar pun sah-sah saja jika logistiknya didapat dari para anggota atau kader partai tersebut. "Bahwa Gandung dan kawan-kawan bansos setiap hari ya bagus-bagus saja kalau benar, jadi saya kira itu emosi dalam pengertian enggak paham tata bahasa," ujarnya.
Totok pun kembali menegaskan bahwa pernyataan Hasto soal bansos di kantor Golkar kemarin hanya menyinggung soal degradasi penyaluran bansos yang semakin marak menjelang Pemilu. Apalagi dari pemerintah yang dilaksanakan menjelang masa pencoblosan. "Negara punya program bansos tujuannya untuk masyarakat miskin, dan kalimat Sekjen itu seperti itu, lalu berpesan hati-hati kan tafsirnya seperti itu. Makna dari bansos dari negara, enggak ada urusan, bansosnya punya Gandung atau negara. Sekali lagi Gandung memiliki bansos dari dirinya ya itu urusan dia, dan baik-baik saja kalau memang benar, jadi ga perlu emosi," pungkasnya.
BACA JUGA: Anies-Ganjar Kompak Debat Soal Bansos, Prabowo Cuma Jadi Penonton
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mendapatkan laporan perihal adanya bantuan sosial atau bansos yang disimpan di kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DIY.
Pernyataan ini pun dibantah langsung oleh Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman yang menyebut bahwa pernyataan Hasto tersebut tidak dilengkapi dengan data yang akurat. Penyaluran bansos itu, kata dia merupakan program Golkar berupa tebus sembako murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.