Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, SLEMAN—Praktik politik uang di Pemilu 2024 disinyalir masih marak. Berbagai istilah pun dipergunakan untuk memberikan uang guna memengaruhi hak pilih pada saat pencoblosan.
Salah seorang warga Maguwoharjo, Depok yang enggan disebutkan namanya mengatakan praktik politik uang ini masih ada dan ini terjadi di wilayah tempatnya tinggal. Hingga sekarang, dia mengakui ada caleg yang menjalin komunikasi secara intens untuk meraih dukungan suara dari Masyarakat.
Menurutnya, sudah ada upaya pendataan dari masing-masing timses terhadap warga yang diprediksi akan memberikan dukungan. Untuk memastikan hak pilih ini, warga diiming-imingi dengan imbalan uang. “Uang ini ada istilahnya. Pertalite untuk pemberian uang Rp50.000 sedangkan pertamax untuk uang Rp100.000,” katanya, Selasa (6/2/2024).
Meski demikian, dia mengakui uang sogokkan ini belum diberikan ke warga. Untuk sementara baru sebatas didata dan uang bakal diberikan beberapa hari sebelum pencolosan. “Baru didata dan warga yang telah terdata baru dikasih sticker. Nanti, dua atau tiga haris sebelum pencoblosan uang akan diberikan ke warga,” katanya.
Dia menambahkan, pemberian tersebut tak hanya dalam bentuk uang. Pasalnya, juga ada caleg yang menjanjikan pemberian paket sembako ke warga. “Caranya sama dengan pemberian uang. Tujuannya, agar memilih sehingga calon yang bersangkutan meraup suara sebanyak-banyaknya untuk memuluskan langkah menjadi wakil rakyat di tingkat kabupaten,” katanya.
BACA JUGA: Politik Bitingan Marak di Bantul, Uang yang Dibagikan Berkisar Rp100 Ribu-Rp200 Ribu
Meski praktik politik uang masih marak, tetapi ada segelintir warga yang berkeyakinan terhadap hak pilihnya masing-masing. Salah satunya disuarakan oleh Daryono, salah seorang warga Donoharjo, Ngaglik.
Menurut dia, tidak begitu memedulikan kampanye dikarenakan lebih fokus bekerja. “Saya tidak mengikuti karena sibuk bekerja,” katanya.
Meski demikian, dia mengakui tetap akan menggunakan hak pilihnya di pemilihan pada 14 Februari mendatang. “Pilpres sudah ada pilihannya dan coblosan berdasarkan apa yang saya Yakini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.