Politik Bitingan Marak di Bantul, Uang yang Dibagikan Berkisar Rp100 Ribu-Rp200 Ribu

Harianjogja.com, BANTUL—Fenomema politik uang (bitingan) marak terjadi di sejumlah daerah jelang Pemilu 2024, tak terkecuali di Bantul. Bahkan, dari penelusuran Harianjogja.com, uang sudah dibagikan ke pemilih jauh sebelum pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.

Salah satu warga Pundong yang enggan disebutkan namanya mengatakan jika dirinya telah mendapatkan order baik dari tim sukses paslon presiden dan wakil presiden hingga caleg DPRD Bantul untuk mendapatkan suara dengan jalan politik uang.

"Soal bitingan, banyak yang minta saya buat mengondisikan. Baik dari tim paslon presiden dan wakil presiden, hingga caleg yang maju ke DPRD Bantul,” katanya, Selasa (6/2/2024).

Adapun teknis untuk praktik politik uang itu, dia menjelaskan, uang dibagikan ke tingkat RT secara by name. Sementara besaran uang yang dibagikan tergantung tingkatan.

Untuk Pilpres, dia mengaku mendapatkan tawaran Rp100.000 per orang, sedangkan untuk caleg DPRD Bantul bisa mencapai Rp100.000-Rp200.000 per orang. “Dan, uang itu sudah dibagikan, kemarin-kemarin. Taruhlah, satu RT by name ada sekitar 50 pemilih, maka tinggal dikalikan saja. Tinggal kasih list, uang turun dan tinggal dibagikan,” lanjutnya.

Hal sama juga diungkapkan oleh warga Imogiri, Bantul yang juga tak bersedia dipublikasikan identitasnya. Dia mengakui jika warga di RT-nya telah menerima uang dari salah satu caleg DPRD DIY dan Caleg DPRD Bantul. Bahkan, nilainya cukup besar, karena caleg tersebut berasal dari kapanewon lain yang masih satu daerah pemilihan.  “Antara Rp100.000 sampai Rp150.000. Tinggal kasih data by name saja,” katanya.

BACA JUGA: Politik Uang Adalah Candu Perusak Demokrasi 

Baik warga Pundong maupun Imogiri mengakui jika tim sukses paslon presiden dan wakil presiden dan caleg yang memberikan uang, tidak serta memberikan uang. Sebab, ada tim dari paslon presiden dan wakil presiden dan caleg intensif melakukan pengawasan. “Tujuannya agar duit yang diterima oleh istilahnya koordinatornya itu benar-benar diterima pemilih. Ada yang keliling yang mengecek dan mengawasi,” ucapnya.

Satgas Antipolitik Uang

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Bantul, Joko Budi Purnomo menyatakan telah membentuk Satgas TPS Pemilu (Sate Pemilu) untuk melakukan pengawasan terkait dengan praktik politik uang dan kecurangan jelang Pemilu 2024, 14 Februari mendatang.

“Ada 350 orang dan akan terus bertambah. Satu orang akan mengawasi lima TPS, atau satu dusun. Karena kami ingin Pemilu tidak ada kecurangan dan tidak ada hal-hal yang tak dinginkan terjadi,” kata Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.