Pemkab Bantul Klaim Kasus Stunting Menurun

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bantul mengklaim prevalensi stunting di Bumi Projotamansari menurun sebanyak 0,06 persen.

Data itu didasarkan kepada Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Bantul, Abednego Dani Nugroho mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, prevalensi stunting pada Oktober 2023 menyentuh angka 6,36 persen. Sementara untuk data November-Desember 2023, saat ini masih dilakukan validasi.

Berkaca pada raihan angka 6,36 persen hingga November 2023, maka angka prevalensi mengalami penurunan. Sebab, angka prevalensi 2022 mencapai 6,42 persen dan pada tahun 2021 menyentuh angka 8,36 persen berdasarkan E-PPGBM.

“Persebarannya, pada 2023 di wilayah-wilayah itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Akan tetapi di beberapa wilayah yang tinggi itu, juga tetap tercatat cukup tinggi," kata Abed, Senin (26/2/2024)

Abed mencontohkan, pada 2022, Kapanewon Imogiri dengan Kalurahan Selopamioro memiliki angka stunting tinggi. Dalam perkembangannya, juga masih tinggi.

“Tapi, saya belum bisa memutuskan apakah benar di wilayah tersebut masih tinggi, karena kami masih menunggu data akhir tahun 2023 yang masih proses validasi," imbuh Abednego.

BACA JUGA: Pemkab Bantul Terus Berjuang Tekan Angka Stunting di Wilayahnya

Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo, menyatakan, kasus stunting di wilayah pimpinannya harus diturunkan.  Butuh kerja keras, dengan melibatkan berbagai sumber daya manusia, baik kader, pemdamping keluarga, hingga tim pengurangan stunting.

Salah satu upaya yang diterapkan Pemkab Bantul, kata Joko adalah dengan memberikan atau membuat pola ngayemi, dan ngayomi.

“Ngayemi itu adalah ketika turun ke bawah, berkomunikasi dengan pengantin baru atau ibu yang baru hamil, kita harus tahu persoalan apa yang sedang muncul di keluarga itu,” paparnya.

Menurut Joko, dengan berbekal pengetahuan persoalan yang sendang muncul itu, nantinya ada pencarian solusi atau ngayomi agar ibu hamil tetap sehat dan bahagia.

“Dari itu semua, akan ketemu identifikasi persoalan yang dirapatkan dan disambungkan dengan dinas-dinas terkait, sehingga masing-masing kepala dinas di Kabupaten Bantul harus memiliki program taktis untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Utamanya, terhadap masyarakat yang terindikasi terkena stunting untuk kemudian diselesaikan bersama-sama,” katanya.

"Kalau itu dilakukan dan diselesaikan secara bersama-sama. Maka saya yakin, permasalahan stunting akan semakin menurun,” ucap Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.