Penanggulangan Kemiskinan Optimalkan Kader Khusus, Pendampingan Warga Miskin Makin Intensif

Harianjogja.com, KULONPROGO--Penanggulangan kemiskinan di Bumi Binangun terus dioptimalkan agar warga miskin makin sedikit salah satunya dengan peningkatan peran  Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Kader khusus penanganan kemiskinan ini ada di setiap kalurahan di Kulonprogo.

Total ada 88 personil KPKD di Kulonprogo dimana setiap kalurahan terdapat satu personil. Tugas kader penanggulangan kemiskinan ini antara lain memastikan bantuan sosial (bansos) diterima sesuai kriteria yang tepat, tak ada warga yang menerima bansos ganda, mendampingi warga difabel hingga kelompok rentan lain, hingga membantu kalurahan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Seluruh kader khusus ini berada di bawah naungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulonprogo. "Kami sudah membekali seluruh kader ini dengan keterampilan khusus dalam penanganan kemiskinan, termasuk membantu pamong kalurahan agar optimal dalam mengentaskan kemiskinan," jelas Kepala Dinsos-P3A Kulonprogo,  L. Bowo Pristianto pada Kamis (25/4/2024).

Bowo menjelaskan tiap tahun juga dilakukan evaluasi terhadap KPKD ini, termasuk menentukan kontrak kerjanya akan diperpanjang atau tidak. "Terbukti kader kemiskinan ini optimal untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo," katanya.

BACA JUGA: Entaskan Kemiskinan di Kulonprogo, Ini Dia 14 Program Konkret yang Disiapkan Pemkab

Tingkat kemiskinan di Kulonprogo sendiri berangsur menurun dari tahun ke tahun, misalnya pada 2023 mengalami penurunan sejumlah 0,75% dibanding 2022. Secara umum dari 2013 hingga 2023 penurunan kemiskinan di Bumi Binangun mencapai 7,86%. "Kader kemiskinan ini memang dikhususkan untuk menangani kemiskinan, berbeda dengan kader lainnya seperti pendamping PKH, pendamping desa, atau lainnya. Mereka juga koordinasi dengan pendamping-pendamping lain di kalurahan termasuk pamong perangkat," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos-P3A Kulonprogo, Hepy Eko Nugroho yang mengurusi KPKD menyebut masyarakat banyak berminat menjadi kader kemiskinan tersebut. "Kader ini sudah ada sejak 2018, pendaftarnya tiap tahun tinggi seperti pada 2022 kemarin hanya membutuhkan tujuh orang untuk tujuh kalurahan tapi pendaftarnya 70 orang lebih," ungkapnya.

Kinerja KPKD di seluruh kalurahan di Kulonprogo, jelas Hepy, juga memiliki standar dan indikator tertentu. "Seperti indikator pendampingan warga yang memperoleh bansos itu seperti kinerjanya dengan dibuktikan dengan laporan rutin, sehingga kami juga bisa memantau," tuturnya.

Perumusan kebijakan kalurahan juga melibatkan KPKD, sambung Hepy, dimana kader yang ada dipastikan memberikan masukan dalam program penanganan kemiskinan. "Para kader ini juga selalu terlibat, tapi kami batasi agar tidak mengintervensi kebijakan kalurahan yang ada, harus saling bersinergi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.