Regulasi Baru Disiapkan untuk Lindungi Petani di Gunungkidul
DPRD Gunungkidul memprioritaskan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.
Arjuna Al Ichsan Siregar (IST)
Harianjogja.com, SLEMAN—Ketua Bawaslu Sleman Arjuna memastikan tidak ada masalah sisa dana pengawasan di Pilkada 2024 belum juga dicairkan.
Menurutnya, anggaran Rp5,5 miliar yang telah dihibahkan Pemkab Sleman masih mencukupi untuk pembiayaan di awal tahapan. “Anggarannya masih ada, meski alokasi untuk termin kedua belum dicairkan,” kata Arjuna, Jumat (17/5/2024).
Dia menjelaskan, untuk anggaran pengawasan pilkada secara total berjumlah Rp13,75 miliar. Di termin pertama pencairan sebesar Rp5,5 miliar sudah dicairkan di 2023. Adapun sisa anggaran yang 60% atau sebesar Rp8,25 miliar akan dicairkan di tahun ini.
BACA JUGA: Prangko Seri Buk Renteng Berpotensi Jadi Ikon Wisata yang Mendunia
“Informasinya akan dicairkan Juni mendatang,” katanya.
Arjuna menambahkan, belum dicairkannya anggaran termin kedua tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan di awal tahapan pilkada. Terlebih lagi, sambung dia, sesuai dengan edaran dari Kementerian Dalam Negeri, pencairan kedua paling lambat diberikan lima bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Jadi kalau sekarang belum dicairkan, tidak ada yang perlu dipersoalkan karena secara jadwal masih diperbolehkan,” katanya.
Disinggung mengenai dengan honor bagi panwascam, ia mengakui hingga sekarang masih dalam proses rekrutmen. Oleh karenanya, ia tidak khawatir karena anggaran tersisa masih tersedia dan pencairan termin kedua sudah ada kepastian.
“Anggaran yang 40% masih cukup untuk membiayai tahapan pilkada yang berlangsung saat ini,” katanya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Kesbangpol Sleman, Achmad Raharjo mengatakan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.91/435/SJ tentang Pendanaan Pilkada 2024, pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan diberikan dalam dua termin. Termin pertama sebesar 40% disalurkan di 2023, sedangkan sisanya 60% diberikan di tahun ini.
BACA JUGA: Sleman Siapkan Hewan Kurban dengan Standar Asuh
Ia menjelaskan, total anggaran pilkada yang dibutuhkan sebesar Rp58,5 miliar. Rinciannya, untuk penyelenggaraan di KPU sebesar Rp44,75 miliar dan sisanya Rp13,75 milar dipergunakan untuk pengasawan di Bawaslu.
“40% yang sudah dicairkan setara dengan Rp23,4 miliar. Untuk KPU sebesar Rp19,9 miliar dan Bawaslu Rp5,5 miliar,” kata Jojo.
Menurut dia, masih ada sisa anggaran yang belum disalurkan sebesar Rp35,1 miliar. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp26,85 miliar dan Bawaslu Rp8,25 miliar.
“Insyaallah akan kami salurkan Mei ini,” ungkapnya.
Jojo mengakui, ada beberapa alasan yang menjadi dasar sisa anggaran belum disalurkan. Selain disesuaikan dengan jadwal pencairan, alasan lain untuk menjaga fiskal Pemkab Sleman.
“Logika keuangan mas untuk menjaga ketersediaan anggaran untuk kegiatan bulanan. Jadi, jangan sampai kosong,” kata Jojo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul memprioritaskan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.
Jadwal KA Bandara YIA Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap untuk rute YIA–Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya, beserta tarif serta cara beli tiket.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.