Bayar Rp50.000 Sehari, Ini Alasan Orang Tua Titip Bayi di Bidan Pakem
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo (kanan) mewakili Kabupaten Sleman menerima penghargaan dari Digital Government Award (DGA) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) pada Senin (27/5/2024) di Istana Negara, Jakarta Pusat./Istimewa - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN -- Pemkab Sleman berhasil meraih prestasi Digital Government Award (DGA) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) atas kinerja Pemkab Sleman dalam penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Kabupaten Sleman masuk dalam 10 besar terbaik DGA kategori Pemerintah Daerah.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menuturkan bahwa prestasi yang diterima Pemkab Sleman merupakan hasil kerja keras dari perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kustini mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah sehingga Sleman berhasil meraih penghargaan ini.
"Semoga ke depan Sleman dapat terus meningkatkan penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Kustini pada SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (27/5/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penghargaan Digital Government Award merupakan apresiasi tertinggi dalam penerapan pemerintah digital kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Azwar menambahkan bila penghargaan Digital Government Award merupakan hasil penilaian dan evaluasi SPBE yang telah dilakukan secara berjenjang. Penilaian dan evaluasi dimulai dengan tahapan penilaian mandiri yang kemudian dilanjutkan penilaian oleh asesor dari 30 Perguruan Tinggi.
BACA JUGA: Pertengahan Juni Proyek Tol Masuk Ringroad, Utilitas Jalan Terlebih Dahulu Akan Dipindah
Sementara untuk penilaian final dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, dipimpin oleh Kementerian PANRB beserta Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Di sisi lain, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13/2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah tanggal 11 Januari 2024, Pemkab Sleman memperoleh hasil pencapaian Indeks SPBE Tahun 2023 sebesar 4,29 dengan predikat Memuaskan yang merupakan indeks tertinggi ke-5 Nasional untuk kategori Pemerintah Kabupaten.
Pencapaian indeks SPBE ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,55, tahun 2022 sebesar 3,19, dan pada tahun 2022 sebesar 4,29. Indeks SPBE Sleman ini juga menjadi yang tertinggi di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Rey’s Mediterranean Kitchen resmi buka di Jogja dengan konsep colorful dan menu khas Mediterania, western, hingga Timur Tengah.
Sapi kurban Presiden Prabowo asal Gunungkidul habiskan biaya pakan Rp80.000 per hari. Sapi simmental itu berbobot lebih dari 1 ton.
Prabowo menghadiri panen raya jagung nasional, groundbreaking gudang pangan Polri, dan peluncuran 166 SPPG pendukung MBG di Tuban.
BMKG memperingatkan potensi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Minggu.
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.