Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Suasana proyek Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 di Tirtoadi pada Kamis (6/6/2024).Catur Dwi Janati/Harian Jogja
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kelanjutan tahapan proyek Tol Jogja-YIA di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap hingga kini belum ada kejelasan. Hal itu menyebabkan ratusan warga terdampak rencana pembangunan tersebut mulai resah.
Sejak dilakukan pematokan lahan milik warga yang akan terdampak Tol Jogja-YIA pada akhir 2023 lalu, hingga kini belum ada kejelasan informasi dan tindak lanjut proyek strategis nasional (PSN) itu.
Untuk diketahui, Proyek Tol Jogja-YIA di Kalurahan Hargomulyo tidak hanya berdampak ke lahan warga, sebagian fasilitas umum juga terdampak. Seperti jalan desa, sekolah, masjid, hingga jembatan juga terdampak proyek strategis nasional itu.
BACA JUGA: Ratusan Warga Terdampak Tol Jogja-YIA Belum Dapat Kejelasan, Sosialisasi Baru 2 Kali
Panata Laksana sarta Pangripta, Kalurahan Hargomulyo, Amin Nugroho menerangkan jika warga terdampak sudah mengikuti dua kali sosialisasi proyek jalan tol tersebut. "Tapi sampai pertengahan 2024 ini belum ada info jelas, hingga kemarin kami melakukan audiensi ke DPRD Kulonprogo," kata Amin pada Kamis (13/6/2024).
Proyek Tol Jogja-YIA di Kulonprogo yang dampaknya paling luas terjadi di Hargomulyo. Total dari 11 pedukuhan di wilayah ini, lima diantaranya terdampak proyek itu. "Mestinya ini jadi perhatian dan kami mendapat prioritas," ungkap Amin.
Amin yang juga sebagai pelaksana tugas Jagabaya Kalurahan Hargomulyo ini menjelaskan ketidakjelasan proyek Tol Jogja-YIA di Hargomulyo itu menyebabkan warga terdampak gelisah dan khawatir. "Gelisah karena infonya sudah macam-macam, sebagian juga sudah berhutang ke bank untuk beli tanah lain agar dapat pindah lokasi," jelasnya.
Kegelisahan warga terdampak Tol Jogja-YIA itu juga karena sebagian kalurahan lain di Kulonprogo sudah dilakukan pengukuran lahan tapi di Hargomulyo belum ada kejelasan informasi. Selain itu terdapat informasi yang beredar dan tak jelas sumbernya terkait perubahan lokasi proyek itu. "Kami audiensi kemarin hasilnya lumayan, warga sudah dapat kejelasan informasi yang bisa menenangkannya," paparnya.
Hasil audiensi meski belum diketahui kapan akan dilakukan pengukuran lahan atau tindak lanjut lain, lanjut Amin, telah memberikan ruang kepada warga terdampak untuk menyampaikan aspirasinya. "Kami mengapresiasi DPRD Kulonprogo dan jajaran instansi lain yang sudah menerima audiensi lain," terangnya.
Meskipun begitu, Amin berharap ada kejelasan pembangunan Tol Jogja-YIA di wilayahnya. "Kami belum tahu tindak lanjutnya akan tahun ini atau tahun depan, kami harap segera saja ada kejelasan agar warga dapat tenang," pungkasnya.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo, termasuk ruang Jogja-YIA, Dian Ardiansyah menyebut pihaknya belum dapat berkomentar. "Maaf saya juga belum bisa jawab hal tersebut. Mungkin bisa ditanyakan ke BUJT [Badan Usaha Jalan Tol], PT JMJ [Jasamarga Jogja Solo]," katanya, Kamis siang.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menyebut perlu ada keseriusan pemrakarsa proyek Tol Jogja-YIA. "Termasuk Pemkab Kulonprogo harus menyediakan informasi yang memadai agar warga tidak kebingungan karena simpang siur," tuturnya.
Akhid menyebut pendampingan Pemkab Kulonprogo ke warga terdampak proyek Tol Jogja-YIA juga tak terbatas diperlukan Kalurahan Hargomulyo. Kalurahan lain yang terdampak, termasuk proyek lain juga mesti mendapat kejelasan. "Kejadian seperti ini jangan terulang lagi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.