Lumbung Mataram Kalurahan Purwosari di Kulonprogo Mengoptimalkan Pertanian dan Peternakan Warga
Salah satu implementasi program Lumbung Mataram di Kulonprogo dilakukan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO--Serapan anggaran belanja Pemkab Kulonprogo terus digenjot supaya dinilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kinerja baik dalam penganggarannya. Penilaian Kemenkeu ini akan memperbesar peluang Pemkab Kulonprogo mendapat intensif fiskal dari pemerintah pusat.
Upaya meningkatkan serapan anggaran ini dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo dengan salah satunya melakukan rapat koordinasi rutin tiap bulannya. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kulonprogo, Sri Sugiyarti menjelaskan dalam koordinasi bulanan itu pihaknya memantau serapan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Tak hanya memantau, jelas Sugiyarti, BKAD Kulonprogo juga memberikan rekomendasi-rekomendasi agar serapan dan laporan keuangan tiap OPD sesuai standar. "Kami juga menerima konsultasi semua OPD, tiap harinya selalu ada OPD yang berkonsultasi dan kami berikan arahannya," ungkapnya pada Senin (8/7/2024).
BACA JUGA: Dapat Surat dari Pemda DIY, Dispertaru Kulonprogo Buru-Buru Inventarisasi Tanah Kadipaten
Sugiyarti menjelaskan upaya-upaya tersebut supaya Pemkab Kulonprogo mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat lantaran anggaran yang ada terbatas. Insentif fiskal ini penting diperoleh agar pembangunan di Bumi Binangun dapat terus ditingkatkan dan diperluas.
Serapan anggaran jadi salah satu indikator untuk mendapat insentif fiskal, jelas Sugiyarti, dari Kemenkeu. "Karena serapan anggaran menjadi bahan mendapat kepercayaan untuk memperoleh insentif fiskal, semakin baik serapannya maka akan mudah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat," ujarnya.
Menjadi tugas bersama OPD seluruh Kulonprogo, lanjut Sugiyarti, untuk mewujudkan target mendapat insentif fiskal tersebut. "Sehingga kami juga mengimbau agar OPD seluruhnya turut membantu dengan meningkatkan serapan anggaran yang ada lengkap dengan laporan keuangan yang baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Salah satu implementasi program Lumbung Mataram di Kulonprogo dilakukan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.