Dewan Soroti Ketimpangan Pembangunan Antarkapanewon di Gunungkidul
DPRD Gunungkidul mendorong RTRW baru untuk memangkas ketimpangan pembangunan antarkapanewon, termasuk akses jalan, air bersih, listrik, dan investasi.
Foto ilustrasi judi online - StockCake
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman berkomitmen untuk memerangi pinjaman online dan judi online yang berpotensi menjerat jajaran pegawainya. Upaya dilakukan dengan menggencarakan sosialisasi pencegahan yang meliabtkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan psikolog.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Budi Pramono mengatakan, hingga sekarang belum ada laporan resmi berkaitan dengan kasus pinjaman online maupun judi online yang menjerat pegawai. Meski demikian, ia tidak menampik potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerumus tetap ada.
BACA JUGA: Awas! Gegara Pinjol Bisa Gagalkan Pengajuan KPR
“Secara logika dari 9.600 ASN mestinya ada, tapi sampai hingga sekarang belum ada laporan. Oleh karena itu, kami akan gerakan untuk sosialisasi pencegahan,” kata Pramono kepada wartawan, Senin (15/7/2024).
Dia menjelaskan, sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online sudah diagendakan sejak lama. Hanya saja, program belum terlaksana karena menunggu ketersediaan waktu dari OJK.
Hasil dari koordinasi, rencananya sosialisasi diselenggarakan akhir bulan ini. Di tahap awal sosialisasi yang diundang adalah masing-masing sekretaris di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami mendatangkan OJK untuk diberikan pencerahan tentang bahaya judi online maupun pinjaman online,” katanya.
Selain tim dari OJK, didalam sosialisasi juga menggandeng ahli psikologi. Ahli ini dilibatkan untuk menjelaskan bahaya dari aspek psikis sehingga para pegawai bisa menghindarinya.
“Nanti sosialisasi ini bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD untuk melakukan pencegahan ke pegawai yang dimiliki,” katanya.
Diharapkan melalui sosialisasi maka tidak ada pegawai pemkab tidak terjerat judi maupun pinjaman online. “Kami hanya mengupayakan untuk pencegahan, tapi semua juga tergantung masing-masing pegawai. Tapi, kami berharap tidak ada pegawai di lingkup pemkab agar tidak terjerat,” imbuh Pramono.
Sebelumnya, di sejumlah kesempatan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengingatkan kepada jajaran pegawai di lingkup pemkab untuk tidak terjerat hal-hal negate seperti penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Sebagai abdi negara di tempat masing-masing juga dikenal sebagai tokoh masyarkat sehingga harus memberikan contoh dan jadi teladan yang baik.
“Tidak boleh neko-neko dan terus menjalankan hidup yang sehat karena ASN juga menjadi panutan di Masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mendorong RTRW baru untuk memangkas ketimpangan pembangunan antarkapanewon, termasuk akses jalan, air bersih, listrik, dan investasi.
Empat wisatawan terseret ombak Pantai Jungwok Gunungkidul saat hendak berfoto. Seorang wisatawan asal Solo meninggal dunia.
Kemenhub mendirikan posko darurat di Pelabuhan Trisakti untuk menangani insiden Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Masalembo.
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Debit Sungai Tinalah Kulonprogo surut saat kemarau. Kondisi ini membuat wisata keceh diminati, tetapi wisatawan diminta tetap waspada.
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.