KPU Jogja Pastikan Difabel dan Transpuan Penuhi Hak Pilih dalam Pilkada 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Partisipasi kelompok difabel dalam Pemilu 2024 di Kota Jogja disebut meningkat 100% dibanding pemilu 2019. KPU Kota Jogja memastikan kelompok difabel dan transpuan bisa menunaikan hak pilih mereka dalam Pilkada 2024.

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, menjelaskan dalam pemilu Februari lalu, partisipasi difabel Kota Jogja sekitar 1.400 orang, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) difabel 3.351 orang, sehingga partisipasinya sebesar 41,7%.

Walau belum menyentuh 50%, namun angka ini menurutnya meningkat tajam dibanding pemilu pada 2019 lalu, yang jumlah partisipasi difabelnya hanya 670 orang. “Terjadi peningkatan signifikan, sekitar 100 persen,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Masih rendahnya partisipasi difabel tersebut menurutnya disebabkan banyak faktor. “Di TPS 03 Panembahan Kraton, TPS saya, ada tiga pemilih disabilitas mental dan intelektual tidak hadir. Ada berbagai faktor. Hidup sendiri dirumahnya, tidak mau menggunakan haknya, dan lainnya,” ungkapnya.

Untuk Pilkada 2024 nanti, KPU Kota Jogja berkomitmen untuk terus mengakomodasi hak politik kelompok minoritas.

BACA JUGA: Pemda DIY dan PT.PII Kerja Sama dalam Percepatan Penganan Sampah

Untuk difabel, pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa komunitas difabel seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).

Salah satu kendala partisipasi difabel dalam pemilu lalu adalah ketersediaan template breile yang hanya ada di surat suara presiden dan wakil presiden, sehingga difabel netra tidak bisa memilih calon legislatif. Pada pilkada nanti dipastikan template breile tersedia untuk surat suara kepala daerah.

“Kami sudah mendata enam ragam difabel dalam sistem informasi daftar pemilih. Pelayananya berupa apa saja, difabel netra dapat template breile, kemudian difabel yang ingin dapat pendampingan kami fasilitasi, prioritas nanti akan kami fasilitasi kursi prioritas,” katanya.

Selain kelompok difabel, KPU Kota Jogja juga berkomitmen mengakomodir kelompok minoritas lainnya, salah satunya yakni transpuan. Untuk menjangkau kelompok tersebut, ia juga sudah berkomunikasi dengan beberapa komunitas transpuan.

“Dengan transpuan kami rutin komunikasi dengan Ponpes Waria Alfatah sebulan sekali, untuk koordinasi dan sosilalisasi. Kemudian baru saja kami sowan ke Yayasan Kebaya Yogyakarta, yang mengadvokasi waria. Kedepan kami akan ke komunikasi Ikatan Warian Yogyakarta [Iwayo],”katanya.

KPU Kota Jogja juga memastikan kesiapan petugas di wilayah agar benar-benar memfasilitasi kelompok minoritas selama proses pilkada. “Kami sosialisasi dengan Satlinmas, kader Gisa [Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan], sosialisasi kependidukan, peran Satlinmas untuk mensukseskan pilkada,” kata dia.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.