Antisipasi Kerawanan Pilkada di DIY, Sultan Beberkan Strategi Pemda

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengklaim telah melakukan berbagai hal agar gelaran Pilkada serentak November mendatang berjalan dengan lancar dan kondusif di wilayah setempat. Hal itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 wilayah Jawa, Rabu (21/8/2024). 

Sultan mengatakan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi, Pemda DIY telah mengambil beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah pemberian bantuan keuangan partai politik serta perekaman KTP-el bagi pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri. 

"Kami juga telah memetakan wilayah rawan konflik, pembinaan ormas, pendidikan politik, serta mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN," jelasnya. 

Menurut Sultan, pihaknya juga telah mengoptimalkan aplikasi SRIKRESNO, membentuk tim pemantauan, dan membuka layanan aduan untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

"Dengan pengalaman reflektif seperti itulah mari bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses dan semakin memperkokoh demokrasi di Indonesia," jelasnya. 

Di sisi lain, Sultan menambahkan bahwa kampanye-kampanye yang kontra produktif seperti penggunaan knalpot brong sudah mulai ditinggalkan. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kampanye yang lebih tertib dan beradab.

"Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap beberapa masalah yang masih terjadi. Politik uang, konflik antar pendukung, dan perusakan alat peraga kampanye (APK) masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama," ujarnya. 

BACA JUGA: Gerindra Klaim Pasangan Afnan-Singgih Siap Dideklarasikan untuk Pilkada Kota Jogja 2024

Sementara Menkopolhukam, Hadi Tjahtjanto menegaskan TNI/Polri dan ASN harus menjaga netralitas dalam penyelenggaran Pilkada 2024. Hal ini penting agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Aparat keamanan selain bertugas mendukung keamanan juga wajib menjaga netralitas. Netralitas TNI, Polri dan ASN ini harus jadi kesadaran pribadi agar pilkada bisa dijaga integritasnya," kata Hadi. 

Selain netralitas, menurut Menkopolhukam, stabilitas politik, hukum dan keamanan juga harus dijaga. Hal ini sangat penting dan mutlak agar dapat mewujudkan Pilkada yang aman dan transisi pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. 

"Mari jaga bersama karena kondisi Polhukam sangat mempengaruhi Pilkada. Semua sepakat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.